Tim Gabungan yang terdiri dari personil rayon Langgam, TNI, Polri, MPA, Kecamatan, BPBD, Damkar di sejumlah titik di Pelalawan.
(istimewa)
Rabu, 7 Agustus 2019 06:18 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) provinsi Riau, Riko Kurniawan, mendesak pemerintah agar serius dalam upaya memulihkan lahan gambut yang rusak karena terbakar.
Pasalnya menurut Riko, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla selalu mengeluh karena medan yang ditempuh untuk memadamkan api sehingga upaya pemadaman terkendala.
"Kan begitu bahasanya terus, tapi kalau upaya pemulihan dilakukan, ketika terjadi kebakaran api mudah dipadamkan karena sudah ada persiapannya baik ketersediaan air maupun infrastruktur," kata Riko, Rabu, 7 Agustus 2019.
Selama ini, program pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai Walhi Riau hanya separuh hati, dan disanalah akar persoalan kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau.
Baca Juga
"Audit izin ada dilakukan? Tidak. Restorasi tidak maksimal, penegakan hukum tebang pilih," tuturnya.
Apalagi, sambung Riko, kemarin Indonesia dalam kondisi Pemilu sehingga narasi yang dibangun adalah narasi politik sama seperti 2009 dan 2014 Akibatnya, pemerintah melupakan urusan lingkungan seperti Pemilu 2019 lalu.
"Pemerintah melupakan persoalan lingkungan sehingga semua dipolitikkan, kelalaian dan kelupaan itu yang menyebabkan kebakaran. Coba pemulihan terus dilakukan kemarin, tentu kebakaran bisa diantisipasi," pungkasnya.
Tak hanya itu, pemerintah dinilai Walhi juga lalai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat salah satunya papan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang tidak aktif.
"Protokol, SOP dan infrastruktur belum dilakukan, pemerintah harus membuat rumah darurat, Puskesmas gratis jika masyarakat terpapar asap. Artinya pemerintah harus prepare sehingga tidak gagap di kondisi seperti sekarang," tutupnya.
