RIAUONLINE, PEKANBARU - Banyaknya jalanan rusak terutama jalan lintas di Provinsi Riau sudah menjadi keluhan seluruh masyarakat, baik di Riau daratan maupun Riau pesisir.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota komisi IV DPRD Riau, Markarius Anwar, mengatakan pihaknya paham dengan persoalan tersebut dan saat ini sedang berupaya meminta kebijaksanaan pemerintah pusat.
Politisi PKS yang kerap disapa Eka ini menjelaskan, sejak kewenangan jembatan timbang dialihkan kepada pemerintah pusat, kendaraan bertonase besar leluasa menghancurkan jalanan di Riau.
"Jembatan timbang sekarang diambil pusat, makanya itu jadi masalah utama kerusakan jalan," kata Eka, Minggu, 30 Juni 2019.
Perusahaan pemilik kendaaraan berat yang menghancurkan jalan ini, sambung Eka, sebenarnya sudah diberi teguran keras agar tidak melebih muatan yang sudah ditentukan, namun tetap saja ada yang melanggar.
"Perusahaan besar harus dapat teguran, kami sudah turun ke sana, kita sidak langsung, beberapa kita rekomendasikan untuk dipotong," ulasnya.
Untuk itu, Eka bersama komisi IV sebenarnya sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan, namun hingga sekarang belum ada kebijakan dari sana.
"Pengawasan kita gimana kalau tak ada jembatan timbang? Kita di daerah ini serba sulit. Kita tetap mendorong pemerintah pusat, kita sudah presentasi dan datang ke sana tapi jawaban mereka ya gitulah," keluhnya.
Kedepannya, Eka berharap agar dinas terkait bersama dengan instansi kepolisian bisa lebih sering melakukan razia berkala terhadap pelanggaran ODOL, agar perusahaan bisa jera.