RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar menegaskan bahwa program Rumah Siap Layak Huni (RSLH) yang sudah dijalankan Pemerintah Provinsi Riau tidak tepat sasaran.
Pasalnya, memasuki tahun keempat program ini berjalan dan selalu dilakukan evaluasi nyatanya masih banyak masyarakat yang masuk kategori mampu menerima RSLH ini.
"Kemarin ada Datuk di Rohil datang ke Pekanbaru menemui saya, mereka mengeluh tidak dapat rumah," tegas Politisi asal Rohil ini, Rabu, 8 Mei 2019.
Ketua DPD Demokrat Riau ini prihatin, karena berdasarkan pantauannya ke lapangan, ada masyarakat yang umurnya baru 30-35 menerima rumah ini.
"Di sebelahnya ada adek-adeknya, ini kan bisa diduga ada kongkalikong," ujarnya.
Asri bahkan siap menunjukkan rumah mana yang ia maksud kepada Pemprov Riau, sebab ia tidak ingin keadaan seperti ini terus berlanjut selagi program ini masih ada.
"Ada lagi yang rumah penghuninya betul-betul miskin, rumahnya diukur saja sampai tiga kali, tapi tetap tidak dapat," jelasnya.
Asri berharap agar Dinas terkait bisa mengevaluasi program ini, karena diduga ada dugaan kongkalikong yang dilakukan oleh tokoh setempat.
"Jangan sampai masyarakat menilai ini bahwa hanya yang dekat penghulu saja yang dapat, mohon maaf saja bahkan ada juga yang main uang pelicin sekitar 4-5 jutaan," tuturnya.
Tak hanya itu, ada juga ditemukan dimana ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mendapatkan kepercayaan menjalankan program ini melakukan tindak nepotisme.
"Misalnya bapaknya penghulu, anaknya bisa jadi Ketua Pokmas walaupun cewek, ini kan sedih kita, anggaran ratusan milyar tapi tidak tepat sasaran, sakit hati masyarakat melihat kondisi ini," ulasnya.