RIAU ONLINE, PEKANBARU - Koordinator lapangan massa aksi masyarakat Koto Aman, Dapson mengungkapkan alasan mereka sampai enggan membuat laporan ke Polisi dan rela memilih harus berpanas-panasan.
Alasannya karena selama ini mereka sudah mengadukan masalah menahun ini. Mulai dari tingkat Bupati, Gubernur bahkan Presiden dan hasilnya nihil.
"Bupati, Gubernur, bahkan Presiden juga janji ke kami. Tapi tidak selesai juga. Aksi ini akibat diimingi oleh janji-jani. Makanya kami begini," kata Dapson usai menggelar aksi di Gedung DPRD Riau, Senin, 11 Maret 2019.
Pada pertemuan terakhir dengan Gubernur, dirinya mengatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan, mantan Bupati Siak dua periode itu harus memanggil Pemda dan perusahaan.
"Ketika kita tanya kapan, dia bilang nanti saya pelajari lagi. Ini bukan solusi, masyarakat sudah jera dengan janji," tambahnya.
Namun, saat ini kepolisian malah mencari-caei alasan agar dapat menghentikan langkah mereka.
Ditambah tidak ada satupun pejabat di Riau mau menghampiri rekan-rekannya yang sudah tidur tujuh hari tujuh malam di bawah fly over.
"Sebanyak itu pejabat, ada ketua DPRD Provinsi, Kota, Kepala Dinas, Gubernur, Walikota. Tidak ada satupun datang menghampiri kami," tutupnya.
Sebelumnya, unjuk rasa selama sepekan terakhir dilakukan oleh warga Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Masyarakat meminta 1500 hektare lahan yang dikuasai oleh PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) agar dapat dikembalikan.