RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sumbagut, Ibnu Mas'ud mengharapkan agar ada upaya tegas dari Pemerintah Indonesia terutama dalam hal perekaman biometrik sebagai prasyarat pengajuan visa umrah bagi jamaah Indonesia.
Menurutnya, operator satu-satunya itu (VFS Tasheel) dinilainya telah gagal dalam melakukan perekaman kepada para calon jamaah. Termasuk jamaah di Provinsi Riau.
"Pemerintah sebaiknya secepatnya harus segera mengambil langkah tegas," katanya, Jumat, 21 Desember 2018.
Saran yang pertama Ibnu katakan ialah Pemerintah Indonesia agar bisa melakukan lobi-lobi kepada Arab Saudi untuk segera membatalkan perekaman biometrik.
"Pemerintah Saudi juga gak mau tawar-menawar. Kalau gak bisa geometrik, gak punya visa. Jadi banyak yang terancam. Seharusnya Pemerintah Indonesia bisa melobi. Seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Dan akhirnya tidak diberlakukan. Cuma Indonesia ini kan pasarnya besar," imbuhnya.
Pemerintah Indonesia seharusnya memikirkan dan memanfaatkan kehadiran dari Kantor Pelayanan Kesehatan Pelabuhan yang dimiliki oleh hampir setiap wilayah.
"Minimal ada kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kesehatan Pelabuhan. Seperti suntik meninginitis kan sekarang sudah online. Jamaah bisa datang di setiap Kabupaten. Jadi akibatnya tidak seperti ini. Terjadi pengantrian," jelasnya.
Selain kepada Pemerintah Indonesia, Ibnu juga menginginkan ada perbaikan di semua lini dari pihak operator. Dari mulai menyiapkan sarana dan prasarana sampai kualitas SDM.
"Seharusnya tunda dulu lah perekaman sampai mereka siap. Entah awal bulan 2019. Sampai seluruh peralatan siap. SDM nya juga," imbuhnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
