Laporan: HASBULLAH TANJUNG
RIAUONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau membidangi BUMD mengatakan mustahil apabila Pemerintah Provinsi memberikan tambahan modal kepada BUMD Riau dengan kondisi yang sekarang.
Sekretaris Komisi III Suhardiman Amby mengatakan jika BUMD menginginkan, syaratnya adalah BUMD tersebut harus diaudit oleh lembaga independen.
"Supaya tau sakitnya BUMD dimana, banyak BUMD yang selama ini menetek sama Pemprov tapi hasilnya kecil," ungkap Politisi yang kerap disapa Datuk ini, Senin, 29 Oktober 2018.
Untuk itu, Datuk menyebut kecil kemungkinan pihaknya mengakomodir bantuan tambahan modal kepada BUMD, terlebih tahun depan APBD Riau turun dari 10,8 T menjadi 8,3 T.
"Mustahil dikasih modal, kecuali gubernurnya tidak waras, uang ada 8 T, belanja pegawai habis 5 T, 3 T untuk mereka? Yang benar sajalah," tambahnya.
Lebih jauh, Datuk menilai BUMD selama ini hanya menjadi korban pemuas nafsu oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan pribadi.
"Jangan diperkosa lagi BUMD itu, di-regenerasi lah dulu. Yang udah tua dan tidak berkontribusi itu di pensiun mudakan saja," katanya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id