RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mempertanyakan alasan seluruh kepala daerah di Riau berbondong-bondong mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
"Saya tidak tahu ada fenomena apa ini? Kenapa berbondong begini? Secara etika jelas ini tidak baik," ungkap pria yang akrab disapa Dedet ini, Kamis, 11 Oktober 2018.
Apalagi, menurut Dedet, saat ini pemerintah pusat memiliki hutang kepada Riau sebesar Rp 1,9 T yang menyebabkan pemerintah daerah mengalami rasionalisasi anggaran.
Disinggung mengenai adanya intervensi pemerintah pusat kepada daerah, Dedet mengaku dirinya tidak ingin melemparkan polemik di tengah masyarakat saat ini.
Baca Juga: Buat Apa 9 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Utang Rp 2,6 Triliun Tetap Tak Dibayar
"Saya tidak mau melempar polemik, tapi masyarakat sudah cerdas sekarang, biarlah masyarakat yang memberi penilaian," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedet menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memanggil Bupati dan Walikota yang mendukung Jokowi di tengah krisis keuangan saat ini.
"Kalau Pak Syam itu sudah gubernur, pasti saya panggil, kalau walikota dan bupati itu wewenang DPRD nya," tambahnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id