Konflik Nelayan Jambi-Sumut-Kepri Sering Terjadi Saat di Perairan Riau

Kamis, 20 September 2018 19:32 WIB

Rapat pembahasan konflik antar nelayan Jambi-Sumut dan Kepri, Kamis 20 September 2018

(Azhar Saputra)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Konflik antara nelayan Jambi, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau marak terjadi saat berada di perairan Provinsi Riau. Baik konflik yang berujung di meja perundingan, hingga melayangnya nyawa salah satu pihak.

Atas kondisi ini, pejabat berwenang dari Jambi, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau duduk bersama untuk mencari solusi.

"Saat ini kita disini sama-sama ingin mencari solusi. Saya ajak bapak-bapak disini untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, Herman, Kamis, 20 September 2018.

Konflik yang biasanya terjadi itu seperti larangan kapal yang berasal dari luar Provinsi Riau untuk melaut di Perairan Riau yang dilakukan oleh para nelayan tempatan hingga berujung jatuhnya korban.

"Kenapa tidak boleh masuk ke Perairan Riau? Karena ada peraturan antar Provinsi itu dimana harus memiliki andon penangkapan ikannya," jelasnya.

Selain itu, peredaran kapal asal luar Provinsi Riau berjenis tank kerang atau canterang yang mengakibatkan para anak buah kapal tewas karena berusaha kabur dari kejaran petugas kepolisian juga sempat terjadi.

"Ini kejadian baru kemaren (9 September 2018). Satu unit kapal canterang di perairan Pulau Halang, Rokan Hilir yang di nahkodai oleh seorang yang berasal dari Tanjung Balai berusaha kabur dari Polair Rohil," imbuhnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Riau, Ahmad Syah Haroffie mengharapkan pertemuan itu nantinya akan menghasilkan rekomendasi dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten di Riau.

"Kewenangan itu seperti adanya pembatasan di Kabupaten Kota. Sementara lokasinya ada disana. Misalnya kewenangan perairan. Dulu kan 0-8 mil laut berada dalam pengawasan Kabupaten Kota dan 8-12 mil laut berada di Provinsi. Tapi sekarang 0-12 mil laut berada di Provinsi. Jadi Kabupaten Kota merasa tidak punya kewenangan. Itu perlu direkomendasikan untuk diperbaiki," tegasnya.