BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Riau Naik

Senin, 3 September 2018 16:18 WIB Editor: Yola Ristania Vidiani

BPS

(INTERNET)

LAPORAN: FATMA KUMALA

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar menemukan bahwa secara keseluruhan, indeks demokrasi meningkat, namun variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menurun cukup tajam.

Penurunan terjadi sebesar 22,82 poin, dari 80,43 pada 2016 menjadi 57,61 pada 2017 menurun dari kategori baik menjadi kategori buruk.

“Selama tahun 2017, di Provinsi Riau banyak terjadi demonstrasi yang bersifat kekerasan. Warga Riau yang mengeluhkan karena jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan demonstrasi dengan menanam pisang dan atau menutupnya dengan timbunan sampah untuk menutup jalan yang rusak. Demonstrasi juga banyak dilakukan oleh mahasiswa terkait kebijakan di kampusnya atau terkait kinerja Pemerintah Provinsi Riau," kata Kepala BPS Aden Gultom dalam jumpa pers di Pekanbaru, Senin, 3 September 2018.

Pada 2017, angka IDI mencapai 73,41 poin dalam skala 0 sampai 100. Angka ini meningkat dibandingkan angka IDI 2016 yang sebesar 71,89.

“Capaian kinerja demokrasi Indonesia dalam IDI tersebut masih berada pada kategori sedang,” sebut Aden.

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni Peran Kebebasan Berpendapat mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 54,15 poin, dari 39,59 pada 2016 menjadi 93,74 pada 2017. Kemudian disusul Peran DPRD naik 29,10 poin, dari 47,96 pada 2016 menjadi 77,06 pada 2017 dan Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah sebesar 22,85 poin dengan nilai 58,70 pada 2017 dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 35,85.

“BPS telah lama menyusun IDI dengan bekerja sama antara lain dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penyusunan IDI, BPS juga didukung oleh tim ahli yang terdiri antara lain dari Prof Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, Prof Musdah Mulia dari UIN, Dr Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, dan Syarif Hidayat dari LIPI.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.