DBH Migas Riau Sebabkan Rasionalisasi, Dewan Sebut Pusat Tak Adil

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi IV membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyayangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sekitar Rp 700 miliar yang hingga hari ini belum juga dibayarkan oleh pemerintah pusat.

"Kita harus tuntut itu, karena ini sekarang menjadi beban kita makanya terjadi rasionalisasi anggaran ini," ungkap anggota Komisi IV Abdul Wahid, Minggu, 2 September 2018.

Disampaikan Ketua DPW PKB ini, selama ini Riau sering diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat padahal Riau sudah berkontribusi besar untuk APBN.

"Sudahlah kue APBN kita kecil, masa DBH juga ditunda, ini kan tidak adil, kita penghasil devisa terbesar tapi porsi APBN keciI," jelasnya.

Baca Juga: Dana Bagi Hasil, Pusat Berhutang Rp 1,9 T Pada Riau

Lebih lanjut dikatakan Wahid, beberapa daerah lainnya bisa mendapatkan jatah APBN yang lebih banyak sementara Riau selalu mendapatkan porsi yang kecil.

Namun, Wahid enggan menuding tertundanya pembayaran DBH ini dikarenakan tidak mampunya DPR RI dari Riau dalam melakukan lobby politik.

"Itu saya tidak tahu, bisa saja DPR RI kita memang tidak dilibatkan dalam skala prioritas pembagian APBN," tutupnya.

Klik Juga: Belum Terima DBH Migas, Dewan Akan Datangi Menteri Keuangan

Seperti yang diketahui, DBH Migas yang merupakan 15 persen dari laba bersih profit minyak di Riau sejumlah hampir Rp 1 triliun belum juga dibayarkan Pemerintah Pusat hingga hari ini.

Akibatnya, pemerintah provinsi Riau terpaksa melakukan rasionalisasi karena asumsi APBD tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online, 

Follow Instagram riauonline.co.id