RIAUONLINE, PEKANBARU - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti penundaan pembayaran honor ratusan tenaga kesehatan rumah tunggu kelahiran (RTK) di Kampar. Dimana, kasus ini berujung pada aksi demonstrasi, hingga terjadi insiden pemukulan yang dialami sejumlah pendemo.
"Persoalan ini menjadi perhatian Ombudsman RI di Jakarta. Informasi terakhir Ombudsman pusat terus menjalin komunikasi dengan Menteri Kesehatan," kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Riau, Ahmad Fitri di Pekanbaru, Selasa, 7 Agustus 2018.
Baca: Ricuh, Massa Aksi dan Satpol PP Betrok di Kampar
Ahmad menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan resmi yang diterima Ombudsman. Namun, pemberitaan media yang menyebutkan bahwa penundaan hingga berujung pada aksi demonstrasi ratusan massa menjadi atensi Ombudsman.
Terlebih lagi, dalam aksi demonstrasi pada medio Juli 2018 lalu tersebut menyebabkan sejumlah pendemo yang mayoritas ibu-ibu itu terluka. Mereka terlibat bentrokan dengan Satpol PP Kampar.
"Setelah insiden itu, kami punya inisiatif langsung ke Bangkinang. Lihat apa yang sebenarnya terjadi terkait demo tersebut," ujarnya disela-sela diskusi "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pelayanan Publik" tersebut.
Dari investigasi Ombudsman, diketahui ternyata ratusan tenaga kesehatan tersebut tidak dibekali dengan surat keputusan sejak awal 2018 lalu.
Sementara, ketika mereka mulai mengabdi sebagai tenaga kesehatan sejak 2016 silam, mereka dibekali SK oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
"Jadi masalahnya mereka tidak lagi mengantongi SK sejak 2018 kemarin. Sehingga pemerintah Kampar tidak memiliki dasar untuk mengeluarkan anggaran," jelasnya.
Saat ini, dia menuturkan kasus tersebut tengah ditangani oleh Ombudsman Pusat dan coba diselesaikan dengan berkoordinasi bersama Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek. (**)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
