Pertamina Kelola Blok Rokan, LAM: Perhatikan Masyarakat Adat

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Meskipun pemerintah pusat telah memutuskan PT Pertamina (Persero) yang akan melanjutkan pengelolaan Blok Rokan, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau tetap melakukan pertemuan antar lintas sektor Provinsi Riau.

Pertemuan yang dilaksanakan pada malam hari itu menegaskan bahwa masyarakat Riau harus ikut serta dalam mengelola Blok Rokan setelah 50 tahun dilepas oleh PT Chevron Pasific Indonesia nanti pada tahun 2021 mendatang.

"LAM Riau tidak dalam posisi mendukung siapapun disini. LAM hanya menuntut bahwa masyarakat Riau harus ikut serta dalam mengelola Blok Rokan ini. Siapapun operatornya. Kalau kita masih tak dianggap, kita tutup saja minyak itu," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar di LAM Riau, Selasa, 31 Juli 2018.

Selain itu, Abubakar juga menginginkan setelah dipegang oleh Pertamina nantinya, perusahaan plat merah ini harus memperhatikan masyarakat adat dengan kebijakan-kebijakan yang harus diperbaruhi.

"Kita juga menuntut karena tanah kita dipakai dan harus ada sewanya. Tanah kita dipakai tapi tak dapat bayarnya. Terutama masyarakat adat kita," Jelasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau, Al Azhar mengatakan bahwa bentuk aksi dari seluruh lapisan masyarakat Riau di rumah adatnya itu ialah bentuk dari ketidakadilan negara kepada masyarakat Riau.

"Ini semua didasarkan oleh rasa keadilan. Politik pemerintah pusat saat ini menganggap bahwa Riau ini tidak ada. Buktinya surat yang diajukan oleh pemda kita sampai hari ini tidak digubris. Sementara proposal Chevron dan Pertamina diterima," jelasnya.

"Oleh karena itu mari kita gunakan SDM yang ada untuk berkata tidak dan beraksi pada upaya bentuk pelecehan terhadap masyarakat Riau. Itu muara pertemuan kita pada malam ini," tutupnya.