Indragiri Hilir Rawan Kecurangan, Wahid Minta Kesigapan Bawaslu

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD asal Indragiri Hilir Abdul Wahid meminta pihak penyelenggara maupun pihak pengamanan agar memberi perhatian khusus kepada pelaksanaan Pilkada di kabupaten Inhil.

Pasalnya, menurut ketua DPW PKB ini, daerah Inhil sangat rawan terjadi kecurangan dalam Pilkada mengingat kondisi geografis daerah tersebut cukup sulit dibanding daerah lain.

"Memang rawan disana, mulai dari perjalanan saja sudah rawan karena posisinya di daerah perairan, makanya kita minta Bawaslu dan jajarannya terus memantau itu,"ungkap Wahid, Selasa, 26 Juni 2018.

Wahid meyakini, pihak penyelenggara pasti sudah mempersiapkan berbagai strategi dalam mengantisipasi berbagai potensi kecurangan yang bisa saja terjadi di daerah tersebut.

"Mereka kan punya saksi, setiap TPS kan ada saksi dari Bawaslu, itu yang harus dimaksimalkan,itu yang akan menjadi ujung tombak,"ujarnya.

Dari pihaknya sendiri, Wahid menjelaskan juga akan ikut andil dalam memberi pengawalan menuju Pilkada yang Jujur sesuai dengan yang diharapkan seluruh pihak.

"Kita juga akan ikut serta dalam mengawasi, kita sudah siapkan satu orang saksi dalam satu TPS, dan di koordinir di setiap desa dan kecamatannya,"tutup Wahid.

Seperti yang diketahui, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Neil Antariksa AMd SH MH menjelaskan, kerawanan kecurangan tersebut terdiri dari beberapa indikator dan variabel.

Hal itu bisa saja terjadi pada saat pemilihan berlangsung. Ini mengingat beberapa kasus pernah terjadi pada pemilihan periode sebelumnya.

“Ini kan baru indikasi. Dengan data dan kesimpulan yang dirangkum panitia pengawas, maka nantinya kami akan fokus untuk melakukan pengawasan di sana,” kata Neil.

Lebih rinci disampaikan Neil, untuk TPS yang paling rawan kecurangan terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. Yakni sebesar 97 persen atau sebanyak 1.538 TPS dari 1.579 TPS yang ada di kabupaten itu. Berikutnya di Indragiri Hulu sebesar 93 persen atau sebanyak 787 TPS dari 846 TPS yang ada. Berikutnya Kota Pekanbaru.

Dengan indikasi kerawanan mencapai 1.161 TPS dari 1.798 TPS yang ada. Atau sebanyak 65 persen. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat kerawanan kecurangan di TPS teredah adalah Kabupaten Bengkalis. Yakni 64 TPS dari jumlah 1.178 TPS atau 6 persen. Berikutnya Rokan Hulu 94 TPS dari 963 yang ada 10 persen. Adapun indikasi kerawanan terdapat enam indikator dan 15 variabel.

“Enam indikator itu adalah akurasi daftar pemilih, penggunaan hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pemungutan suara dan indikator kampanye,” terang Neil.