RIAU ONLINE, PEKANBARU - Secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi Riau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk tahun anggaran 2017.
BPK RI menganggap Pemprov Riau sukses menjalankan tugas dan fungsi dalam menjalankan pengelolaan keuangannya hingga pelaksanaan tugas Pemerintahan disertai dengan pembangunan hingga kedaerah-daerah terpencil.
"Berarti WTP ini merupakan yang ke-enam secara berturut-turut sejak tahun 2012. Ini tentunya dapat dijadikan perhatian untuk bisa lebih baik lagi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di DPRD Riau, Jumat, 18 Mei 2018.
Meskipun mendapatkan WTP dari BPK RI, dikatakannya ada beberapa hal yang harus secepatnya diperbaiki dimana perbaikan itu menurutnya ada kemajuan jika dibandingkan dari tahun 2016 silam.
"Pada intinya lumayan sedikit ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Seperti kelebihan bayar ada dua, kemudian PUPR yang tinggal disesuaikan," imbuhnya.
Kekurangan itu menurutnya karena ada persoalan yang dihadapi Pemprov Riau namun tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan baik.
"Itu karena secara fisik yang ini semua tidak sederhana. Ditambah dengan adanya faktor alam. Ini tinggal bagaimana mengakselerasikannya saja," tutupnya.
