Jalanan Rusak Jelang Mudik, Dewan: Pemprov Lebih Peduli Gedung

Anggota-Komisi-IV-DPRD-Riau-Abdul-Wahid.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)

Laporan: HASBULLAH TANJUNG

RIAUONLINE, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau membidangi infrastruktur menyoroti banyaknya jalanan yang masih rusak sehingga dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas saat mudik nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV Abdul Wahid, menurutnya jalan yang yang akan dilintasi pemudik harus segera diperbaiki agar tidak menganggu keselamatan pemudik.

"Prioritaskan mana yang harus diperbaiki karena anggaran tahun ini sangat minim,"ujar Abdul Wahid, Selasa, 15 Mei 2018.

Diakui Wahid, anggaran untuk perbaikan jalan sangat minim tahun ini dikarenakan banyaknya pembangunan gedung yang dirasanya kurang urgen.

"Pemprov lebih peduli kepada pembangunan gedung, padahal saya rasa itu kurang urgen,"tambah Ketua DPW PKB ini.



VWahid menilai, Pemprov kurang agresif dalam penyerapan APBN, sehingga APBD Riau harus dikorbankan untuk pembangunan gedung.

"Gedung Kejati dan Mapolda, itu kan harusnya pakai APBN, karena ini bukan tupoksi kita sebenarnya, Pemprov ini kurang melobby,"kata Wahid.

Begitu juga dengan pembangunan Fly Over, menurut Wahid, itu harusnya bisa menggunakan APBN, tapi lagi-lagi APBD yang harus menjadi korban.

"Kalau flyover itu saya akui memang urgen, tapi sebenarnya kan itu bisa kita pakai dari APBN, peran Pemprov disini lemah,"tuturnya.

Selama ini, kata Wahid, Dinas terkait tidak pernah berkonsultasi dengan dewan mengenai rencana pembangunan yang bisa menggunakan dana APBN.

"Di dewan ini kan kita punya link ke pusat, yaitu DPR RI, hanya saja sampai hari ini tidak ada proposal pengajuan bangunan dari APBN. Kita tidak pernah dikasih tau, kalau ada dikasih tahu, tentu kita akan push,"terangnya.

Selain kurangnya peran Pemprov, diakui Wahid, kekosongan perwakilan Riau di Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur juga membuat APBN kurang terserap maksimal untuk Riau.

"Di DPR RI kita juga tidak ada yang di komisi V masalah infrastruktur. Harusnya kan ada di tempatkan orang Riau, tapi itu kan kebijakan fraksi partai,"tutupnya.