RIAU ONLINE, PELALAWAN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan, Hasan Tua Tanjung mengungkap penyebab tersendatnya operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Air Bersih (PAB) yang dialami beberapa kecamatan selama satu pekan terakhir ini.
Tersendatnya PAB ini membuat air bersih yang dialirkan ke rumah warga menjadi tidak lancar.
Disebutkan Hasan, kondisi ini disebabkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak lagi memadai. Hal ini membuat pihaknya kewalahan mengoperasikan beberapa UPT, pasalnya mesin dan genset pengelolaan air bersih tidak bisa digunakan secara optimal.
"Kalau itu memang betul. Kami kesulitan mengoperasikan PAB. Kalau tidak ada solusinya, mungkin semua PAB di kecamatan akan bermasalah," terang Hasan, melansir Tribunnews.com, Senin, 2 April 2018.
Menurut Hasan, sulitnya pembelian BBM bukan karena tidak adanya anggaran di satuan kerja (Satker) yang dipimpinnya. Melainkan karena sistem dan prosedur (Sisdur) keuangan di Pemkab Pelalawan yang menyulitkan urusan BBM ini.
Pasalnya, Sisdur terbaru yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang mengharuskan transaksi atau belanja barang dan jasa di atas Rp10 juta melalui sistem transfer. Sistem terbaru ini dinilai menjadi faktor utama tak berjalannya kegiatan-kegiatan teknis di Dinas PUPR.
Padahal, pembelian BBM bagi kebutuhan UPT PAB diatas Rp 10 juta dalam satu periode.
Sedangkan, penyedia barang tidak memiliki rekening maupun badan hukum, khususnya di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota.
Menurut Hasan, sebelum diberlakukannya Sisdur terbaru ini tidak ada masalah. Kita bisa pakai BBM dari satu tempat ke yang lain dan sebaliknya. Pokoknya gampang mengaturnya. Kalau seperti ini sekaran, saya juga pusing dibuanya," tandas Hasan
Kendala juga ditemui dalam pembelian bahan kimia untuk operasional PAB. Pasalnya, pihaknya harus membeli sedikit demi sedikit dengan harga di bawah Rp10 juta agar bisa menggunakan dana tunai. Namun, sistem transfer akan semakin memperumit.
Kesulitan pembelian BBM juga berimbas pada operasional beberapa alat berta milis Dinas PUPR Pelalawan. Akibatnya, pekerjaan terpaksa dihentikan. Bahkan, menurut Hasan, ada alat berat yang sudah bulan rusak tak kunjung diperbaiki.
"Gimana caranya, sparepartnya diatas Rp 10 juta semua. Kalau main transfer, apa mau perusahaan alat berat meladeni seperti itu," tuturnya.
Keluhan itu telah disampaikan Hasan kepada Bupati Pelalawan Harris. Ia berharap Bupati Harris yang masih menunaikan ibadah umroh dapat memberi kebijakan sebagai solusi agar operasional Dinas PUPR Pelalawan dapat kembali berjalan.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id