DPRD Siak Ancam Buat Gerakan Riau Merdeka Jika Dana DBH Siak Tak Dibayarkan

Laporan: Effendi

RIAU ONLINE, SIAK - Dana Kurang Bayar DBH tahun 2015 serta Penundaan Kekurangan Bayar DBH 2016 mengakibatkan roda pemerintahan di Kabupaten Siak terhambat dan berujung pada roda perekonomian yang semakin melemah.

DPRD Kabupaten Siak meminta penjelasan mengenai dana kurang bayar dan tunda bayar kepada Kementerian Keuangan pusat. Kedatangan Anggota DPRD Siak itu langsung diterima oleh Kabid Perencanaan DBH Dirjen Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan RI, Tohjaya dan Sitorus.

Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan yang alot antara Anggota DPRD Siak dan kementerian. Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua dan Ketua Pansus LKPJ, Ismail Amir, beserta anggota Pansus secara langsung mempertanyakan kepastian jumlah dana kurang bayar 2015 yang berjumlah Rp 45 miliar dan Rp 110 miliar tahun 2016.

Baca Juga: Satu-Satunya Di Riau Siak Green City Nasional

"Sementara dana lebih bayar sebesar Rp 74 miliar langsung dipotong pemerintah pusat. Tapi untuk dana yang kurang salur 2015 dan kurang bayar 2016 tidak ada kejelasan kapan akan di bayar," kata Indra dalam pertemuan itu.

Indra mengaku bahwa pihaknya telah mempertanyakan dana kurang bayar dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, jawaban yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tidak memuaskan anggota DPRD Siak.

Sementara itu Ketua LKPJ tahun 2016 Ismail mengatakan sebelumnya, pihaknya telah mendatangi kantor kementerian pusat untuk mendesak agar dana kurang bayar tahun 2015 dan 2016 segera dibayar ke daerah.

Klik Juga: Siak, Satu-Satunya Pemda di Riau Jalin Kerjasama dengan Universitas di Jepang

"Saat kami bertemu dengan pegawai perkantoran kementerian pusat mereka tidak bisa menjelaskan, malah mereka sempat lari dua kali, karena kami dari anggota DPRD Siak sempat emosi," jelas Ismail.

Sebab itu, anggota DPRD akan melakukan unjuk rasa di kantor kementerian keuangan pusat jika dana daerah tidak juga dikirim ke daerah, khususnya untuk Kabupaten Siak.

"Saat ini para PNS, honor dan kami dari anggota DPRD juga tidak gaji- gajian, akibat ulah pusat ini," ujarnya.

"Dan kita juga mengancam, jika daerah penghasil minyak tidak dipedulikan oleh pusat, maka kita dari Riau akan mengancam buat gerakan Riau merdeka dan jika perlu kami lebih baik bergabung dengan negara jiran malaysia dari pada ke sini," tegasnya.

Lihat Juga: Disebut Tak Peduli Masyakarat Sakai, Bupati Siak: Tidak Benar

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat bisa membantu Riau, karena selama ini dana Riau ini sudah cukup banyak untuk membangun negara. Sehingga sudah sepantasnya pemerintah pusat membantu di saat Riau kesulitan.

"Dan kami mendukung Presedin melakukan pembangunan, tapi lihat kantong kita, ada dana tidak, kalau dana daerah yang di kuras, sama saja membunuh daerah," ujarnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline