Anggaran Karhutla Turun, Gubri: Saya Tak Ingat Angkanya

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger mengatakan anggaran BPBD Riau tahun 2017 ini hanya mencapai Rp5 miliar. Anggaran ini bukan hanya untuk masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saja, melainkan untuk banjir juga operasional lainnya.

"Anggaran ini sudah termasuk pada pencegahan dan penanggulangan karhutla. BPBD memang banyak mengurusi soal karhutla, tapi sektor kebencanaan lain juga harus dapat perhatian dalam anggaran ini," kata Edwar, Selasa, 24 Januari 2017.

Dibandingkan dengan tahun 2016 lalu, anggaran ini sudah jauh menurun jumlahnya. Tahun 2016 lalu anggaran BPBD mencapai Rp12 miliar lebih. Anggaran ini sebagian besar dialokasikan pada pelaksanaan pencegahan karhutla serta pengadaan alat pemadaman api.

Baca Juga: BPBD Riau Minta Rp 12 Miliar Pemadaman Karhutla

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur menjelaskan pada tahun 2016 lalu BPBD banyak menghabiskan anggaran pada pengadaan alat pemadaman serta pelatihan anggota BPBD pada kebencanaan karhutla.

Namun, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengaku tak mengetahui berapa anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla yang dialokasikan dalam APBD Riau tahun 2017. Padahal sehari sebelumnya, ia menghadiri Rakornas pencegahan karhutla di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo.

"Saya tak ingat angkanya. Yang jelas itu sudah didistribusikan pada banyak OPD (organisasi perangkat daerah)," kata gubernur yang disapa Andi ini.

Klik Juga: Riau Resmi Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla 2017

Kabar yang beredar angka yang dialokasikan untuk bencana buatan manusia ini, Pemprov Riau tak beri banyak ruang anggaran. Keterangan dari Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, karhutla sudah banyak diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat.

Pada penetapan status siaga darurat karhutla saja, pemerintah pusat memberikan bantuan operasional heli serta pesawat lainnya untuk kegiatan patroli dan pemadaman api di lahan yang terbakar.

"Kalau pusat sudah banyak memberikan alokasi anggaran dan kita juga memberikan anggaran yang sama banyaknya, dikhawatirkan hal tersebut membuat tak efisien. Makanya banyak dilimpahkan ke pusat," terang Hijazi beberapa waktu lalu.

Lihat Juga: Dipanggil Presiden, Gubri Tegaskan Komitmen Riau Bebas Asap

Sementara itu, sejak kemarin, Selasa, 24 Januari hingga akhir April 2017 mendatang, Riau berada pada status siaga darurat karhutla. Total ada 96 hari yang secara rinci disebut dalam ketetapan yang disebut oleh Andi Rachman.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline