RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis menaruh harapan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memecahkan masalah kesejahteraan rakyat.
Harapan tersebut ia kemukakan kepada Bank Riau Kepri (BRK). Menurutnya, rakyat Indonesia saat ini masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan yang tidak tersentuh oleh negara melalui badan usahanya.
"Saya berharap supaya uang negara yang dipisahkan dan disalurkan kepada BUMD itu bisa terukur setiap tahunnya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya," katanya di ball room BRK, Senin, 23 Januari 2016.
Baca Juga: Ketua BPK RI Datangi Bank Riau Kepri Hadiri Seminar Nasional
Bantuan itu bisa diberikan kepada rakyat yang tidak tersentuh melalui bentuk kredit yang bersahabat. Kredit dapat diberikan untuk membuka lapangan kerja baru yang diberikan kepada masyakat yang tidak produktif (pengangguran) khususnya di Provinsi Riau.
Sehingga nantinya setelah diberikan kredit ringan dan dinyatakan berhasil, masyarakat tersebut mampu membuka lapangan kerja baru lagi dengan tujuan mampu mengurangi angka kemiskinan.
Harry juga mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat berhubungan erat dengan kedaulatan negara Indonesia. Jika rakyat sejahtera maka negara akan terangkat di mata dunia.
Dicontohkanya, ketika Presiden RI Joko Widodo menghukum mati para terpidana narkoba, beberapa negara seperti Brazil dan Australia menentang keras upaya Pemerintah tersebut.
Baca Juga: Bank Riau Kepri Undang Ketua BPK RI
"Tetapi kalau negaranya makmur seperti Singapura yang menghukum mati para terpidana narkoba, mana ada negara-negara seperti Australia yang menentangnya. Kesejahteraan itu terbukti berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara," imbuhnya.
Harry menegaskan BUMD harus memasukkan indikator-indikator seperti kemiskinan, pengangguran dalam stragegi bisnis mereka. Namun persoalannya kini, apakah BUMD tersebut mampu memberikan kontribusinya kepada rakyatnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
