RIAU ONLINE, PEKANBARU - Puluhan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad mendatangi kediaman Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman untuk meminta kejelasan pencairan dana jasa pelayanan kesehatan mereka yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada mereka sejak Januari 2016 lalu.
Mereka mendatangi kediaman gubernur karena tak jelasnya status hak mereka oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) provinsi Riau, Asrizal, mengatakan mereka tak bisa menerima jasa pelayanan dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh sejak adanya Pergub Nomor 12 Tahun 2016.
"Kita kesini bukan untuk demo. Kita hanya ingin meminta Pak Gubernur untuk mengambil kebijakan yang bisa memperjelas hak kami bahwa upah jasa pelayanan itu harus dibayarkan kepada tenaga kesehatan," kata Burhanudin Agung, staf RSUD Arifin Ahmad yang menjadi koordinator tenaga kesehatan ini.
Baca Juga: Pemprov Riau Beri 2 Opsi Penyelesaian Konflik Pada PNS RSUD Arifin Ahmad
Menurut Burhan, sudah tak ada lagi pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban selain gubernur karena semua pihak dari Direktur RSUD hingga Sekdaprov Riau sudah ditemui dan dimintai kejelasan status upah jasa pelayanan kesehatan mereka.
"Sebenarnya kita memang tak perlu sampai menemui Pak gubernur mengingat padatnya urusan yang beliau urus. Tapi mau gimana lagi karena ini urusan hak kita sebagai tenaga kesehatan," jelasnya, Rabu, 30 November 2016.
Dia mengaku kecewa karena Direktur RSUD tak bersikap mengayomi pegawai yang ia bawahi dengan ikut mendesak pada gubernur, sekda, terutama Asrizal supaya hak mereka segera dipenuhi, apalagi waktunya telah mendekati akhir tahun anggaran 2016.
Klik Juga: Belum Buka, RSUD Arifin Ahmad Ramai Sejak Pagi
"Dia sebagai pimpinan sebetulnya mustahil tak memahami duduk permasalahan ini. Apalagi dia lulusan manajemen kesehatan. Harusnya dia menjelaskan kepada Asrizal bagaimana sih urusan kesehatan itu," tukasnya kecewa.
Setelah menemui Gubernur Andi di lapangan parkir kediaman dengan cuaca yang terik, mereka berhambur mengerumuninya. Dalam kesempatan itu, pegawai yang didominasi oleh perempuan beramai-ramai mendesak Andi untuk segera mencairkan hak mereka yang telah luntang-lantung tak jelas pembayarannya.
Namun setelah hampir dua jam menunggu, nasib 400-an pegawai RSUD tak kunjung jelas karena Andi tak memberikan kepastian waktu pencairan dilakukan. Andi beralasan hal tersebut masih dibahas supaya keputusan yang diambil tak menyalahi aturan yang sudah ia sahkan.
Lihat Juga: Transparansi Buruk Indikasi Riau Rawan Korupsi
"Mohon sabar saja. Tak perlu lah demo ramai-ramai. Kasihan masyarakat terganggu pelayanannya. Ini sedang kita bahas. Pokoknya tunggu saja," katanya.
Mendengar jawaban diplomatis gubernur yang tak memberikan jawaban pasti, pegawai ini ramai-ramai berceletuk. "Kami juga kasihan pak karena hak kami tak juga dipenuhi pemerintah."
Sukai/Lika Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
