Tahun Depan Upah Tak Dibayar Sesuai UMP? Laporkan di Sini

Rabu, 2 November 2016 09:29 WIB

ILUSTRASI

(INTERNET)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau berencana membentuk posko pengaduan dan pengawasan terhadap penerapan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2017 sebesar Rp2.266.722,53 yang resmi diumumkan kemarin, Selasa, 1 November 2016 secara serentak di seluruh Indonesia.

"Posko pengaduan akan dibentuk sebelum 1 Januari 2017. Dan Insyallah akan mulai efektif pada 1 Januari 2017 tepat ketika penerapan UMP Riau yang baru berlaku," kata Kepala Disnakertranduk Riau, Rasidin Siregar.

Pembentukan posko pengaduan ini diharapkan dapat mencegah dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar upah pekerja ataupun buruh sesuai UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keputusan naiknya UMP Riau menjadi Rp2.266.722,53 adalah hasil perhitungan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pasal 4. Keputusan tersebut diambil setelah sebanyak 28 yang terdiri dari pemerintah, pengusaha hingga buruh telah menyepakati UMP Riau tahun 2017 sebanyak Rp2.266.722,53.

Dewan Pengupahan Riau telah melaksanakan rapat kesepakatan pada dua pekan lalu, Jumat, 21 Oktober 2016 lalu di kantor Disnakertranduk Riau, Jalan Pepaya, Sukajadi, Pekanbaru. "Salah satu tugas Dewan Pengupahan ini ialah memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka UMP," ucapnya.

Sementara itu, meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau telah disahkan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman namun ternyata, Upah Minimum Kota se-Riau hingga kini belum ditetapkan.