Jikalahari: Pemerintah, Korporasi dan Cukong Bertanggungjawab Atas Kematian Pratu Wahyudi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) turut berbelasungkawa atas kematian Prajurit dari kesatuan TNI AD Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal-004 Dumai‎ saat bertugas memadamkan api di areal terbakar di Rokan Hilir.

 

Kematian satu lagi pejuang lingkungan hidup Pratu menambah daftar korban akibat karhutla sejak 2015 lalu yang merenggut 5 warga meninggal (2015), 97.139 warga terkena ISPA dan kerugian ekonomi Rp 21 triliun.

 

"Belum lagi kerugian ekologis," kata Koordinator Jikalahari, Woro Supartinah melalui Rilis yang diterima RIAUONLINE.CO.ID, Selasa, 23 Agustus 2016.

Baca Juga: Hari Ini, Kepala BPBD Riau Hantar Jenazah Pratu Wahyudi ke Kampung Halaman

 

Menurut Woro, timbulnya korban karhutla karena pemerintah pusat dan daerah tidak menyelesaikan persoalan hulu yang menjadi penyebab terjadinya karhutla.

 

Persoalan Hulu tersebut, kata Woro dapat dituntaskan dengan review izin monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi, pengukuhan kawasan hutan, menuntaskan konflik agraria, memperluas ruang kelola rakyat dan mengembalikan hutan tanah masyarakat adat.

 

"Termasuk membuka kembali SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan oleh Polda Riau," tegas Woro.

Klik Juga: Inilah Kata-kata Terakhir Pratu Wahyudi, Allahu Akbar, Allahu Akbar

 

Pemerintah menurut Woro, hanya fokus persoalan hilir, yaitu memadamkan api, namun melupakan pembenahan yang lebih sistematis di hulu persoalan. Padahal, lanjutnya, jika pemerintah memprioritaskan pembenahan hulu maka jatuhnya korban bertambah dapat dicegah.

 

"Karena soalan Hulu tak ada progres, korporasi dan Cukong nyaman nyaman saja membakar hutan dan lahan," kata Woro.

Lihat Juga: Dua Prajurit Tewas dalam Misi Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

 

Jikalahari merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk segera membentuk Badan Khusus untuk menyelesaikan persoalan tata kelola lingkungan hidup, kehutanan dan lahan. Dengan kerja khusus persoalan Hulu.

 

"Karena KLHK dan Pemda Riau tak sanggup melawan korporasi dan Cukong. Kita butuh Presiden langsung turun tangan, sebagai wujud negara hadir," kata dia.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline