Elite Polisi dan Pemerintah Cenderung Salahkan Rakyat Pascakonflik SARA

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pascakonflik berbau Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), elite pemerintah dan Polri, cenderung salahkan masyarakat yang cenderung gampang terprovokasi, bukannya mengevaluasi kinerja, sikap dan perilaku aparatur di lapangan.

 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, aparat di lapangan cenderung tidak profesional, terlalu asyik di wilayah nyaman, dan cenderung menjadi raja kecil.

 

"Sikap elit yang hanya menyalahkan masyarakat tidak akan pernah menyelesaikan bibit konflik," kata Neta kepada RIAUONLINE.CO.ID, Rabu, 3 Agustus 2016, melalui rilisnya. 

 

Baca Juga: Ruhut: Polda Riau Terbitkan SP3 Sesuai Prosedur dan Hukum

 

Data IPW menyebutkan, di Sumatera bagian utara dan tengah, pada Juli 2016 tergolong rawan konflik sosial. Setidaknya ada empat konflik sosial di Sijunjung Sumbar pada 26 Juli, Tanjungbalai dan Tanah Karo (Sumut) pada 29 Juli, dan Aceh Pidie pada 30 Juli, warga mengamuk memprotes pembangunan pabrik semen.

 

Bahkan, dari Januari hingga Juli 2016, di Sumbar ada tujuh konflik sosial, di Padang (isu Ahmadiyah), Pesisir Selatan (isu sengketa batas wilayah), Solok Selatan (isu tenaga kerja asing), Agam (konflik warga vs PT Mutiara Agam), Pasaman Barat (konflik lahan perkebunan sawit dengan warga), Padangpariaman (konflik warga dengan pengusaha galian C, dan Sijunjung (konflik tapal batas).

 

"IPW menilai, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu. Selain itu akibat ketidakadilan politik,sosial, ekonomi, dan program pembangunan yang tidak seimbang," katanya. 

 

Elite pemerintah, tuturnya, terutama Polri perlu mencermati fenomena ini, sehingga tidak cenderung menyalahkan masyarakat, Polri justru diharapkan mengevaluasi kinerja para pimpinannya di daerah serta mengevaluasi sikap dan prilaku aparaturnya.

 

Klik Juga: Masinton Sesumbar, Kambing Diberi Bedak Pasti Menang Lawan Ahok

 

"Sebab itu pola rekrut, assesment, dan penempatan figur-figur pimpinan Polri di daerah, seperti untuk kapolres dan kapolda perlu ditata ulang agar para pimpinan Polri di daerah mau lebih peduli, lebih peka, responsif, tidak diskrminatif, tidak menjadi backing, tidak keasyikan berada di zona nyaman, dan tidak menjadi raja kecil. Dengan demikian potensi konflik bisa cepat diatasi hingga tidak
terbiarkan menjadi amuk massa," pungkasnya. 

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline