RIAU ONLINE - Protes China terkait tertembaknya kapal ikan HanHan Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut pekan lalu, dijawab Jokowi dengan terbang langsung ke Natuna hari ini, Kamis (23/6).
Presiden mengirim sinyal kuat kepada pemerintah Republik Rakyat China terkait insiden Natuna yang melibatkan kapal nelayan China dengan kapal perang RI Imam Bonjol-383.
Presiden Joko Widodo mengadakan rapat di atas kapal perang Imam Bonjol yang melepas tembakan ke Han Tan Cou, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, barat laut Kalimantan, di peraiaran yang disebut China sebagai zona perikanan tradisonal mereka.
Sekretaris Kabinet, Pramono Agung mengatakan, sebagai kepala negara, Presiden ingin tunjukkan bahwa Natuna merupakan bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Rapublik Indonesia).
BACA JUGA: Lima Kapal Perang Akan Intai Natuna
Pemerintah Indonesia semakin memperlihatkan isyarat berang kepada China. Terlihat jelas dari deretan pejabat tinggi yang diboyong Jokowi ke Natuna, di antaranya ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Presiden akan membahas percepatan pembangunan di Natuna-gerbang Republik Indonesia yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.
“Pengamanan sudah siap. Itu tanggung jawab TNI. Presiden ke Natuna pasti aman. Itu wilayah kita sendiri kok,” kata Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis 23 Juni 2016.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut gembira kedatangan Jokowi. Menurut Kepala Biru Humas dan Protokol Kepulauan Riau, Heri Mokhrizal, agenda Presiden ke Natuna sangat penting untuk mempercepat pembangunan.
KLIK JUGA: Usai Lebaran, 30 Kapal Asing Akan Ditenggelamkan
Heri menuturkan ini adalah kali pertamanya Jokowi mengunjungi Natuna. elain menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol, Presiden dan rombongan juga dijadwalkan menyaksikan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Natuna.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan pemerintah harus menempuh jalur diplomasi untuk menuntaskan masalah dengan China di Natuna.
“Kita (Indonesia) harus memiliki efek deterrence (gentar), dan efek deterrence yang baik ialah diplomasi sekaligus penguatan pasukan (di Natuna),” katanya.
Saat Jokowi memperlihatkan kemarahan Indonesia kepada China atas insiden berulang di Natuna, pemerintah juga menegaskan ingin tetap menjaga hubungan baik dengan China.
LIHAT JUGA: Sudah Curi Ikan Indonesia, Pemerintah China Malah Protes
“(Penembakan ke kapal China) yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok. Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun,” kata Menko Luhut.
Luhut menyatakan Indoensia akan menindak tegas kapal asing dari negara manapun yang melakukan aktivitas bisnis di dalam zona eksklusif Indonesia, termasuk perairan Natuna.
“Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun,” kata Luhut.
Senada, Menlu Retno berkata, “Komunikasi Indonesia jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum, bukan politik.”
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline