Pemprov Riau Didesak Gugat RTRW dari KemenLHK

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Riau (DPRD) Riau, Asri Auzar mengkritik Pemerintah Provinsi Riau yang menerima Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) yang ia anggap tak sesuai dengan kebutuhan Riau.

 

Menurutnya, Pemprov Riau harusnya secara tegas menolak dan meminta KemenLHK untuk memberikan RTRW dengan luas wilayah yang dibutuhkan oleh Pemprov Riau. Bukan sesuai yang diberikan oleh pemerintah pusat.

 

"Yang tahu daerah itu kan pemerintah daerah, ketika pemerintah pusat memberikan RTRW yang tak sesuai dengan kebutuhan kita, harusnya kita menolak. Karena kita yang punya daerah dan yang mengerti kebutuhan," kata Asri Auzar, Selasa (24/5/2016).

 

Asri membandingkan Riau dengan provinsi lain yang memberikan tanggapan berbeda dengan Riau yang menolak RTRW usai ditetapkan KemenLHK. Seperti Kepulaun Riau dan Kalimantan Tengah.

 

"Pemprov Kepri itu berani menolak RTRW yang ditetapkan oleh pusat dan mereka dapat wilayah sesuai yang mereka butuhkan. Mereka menggugat lewat PTUN dan berhasil. Lalu kenapa kita tak melakukan hal yang sama," kata Sekretaris Komisi D DPRD Riau ini.

 

Jika tak digugat dengan cepat dan hanya menerima hasil RTRW yang sudah ditetapkan oleh pusat, maka ia mengancam akan menggugatnya atas nama pribadi. Menurutnya, hal itu wajib ia lakukan sebagai warga Riau.

 

"Saya akan lakukan uji meteri putusan dari Kementerian itu yang sudah mengesahkan RTRW Riau. Saya akan PTUN kan putusan itu karena saya merasa ini tanggung jawab saya jika Pemprov Riau tak tegas menolak RTRW dari pusat," tegas politisi Partai Demokrat ini.

 

Kementerian LHK telah mengesahkan RTRW Riau beberapa pekan lalu. Dari total luas 1,5 juta hektar lahan yang diminta oleh Pemprov Riau untuk di bebaskan status hutannya tak dikabulkan oleh Kemen LHK. Hanya sekitar 600 ribu saja yang disahkan oleh Kemen LHK.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline