AKTIVITAS pembangunan dan pengerjaan Pelabuhan Dorak, Kabupaten Kepulauan Meranti, belum lama ini. Kejaksaan Tinggi Riau telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pengadaan lahan pelabuhan tersebut.
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
Jumat, 22 April 2016 20:32 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Riau, Armansyah Salam mengaku konflik agraria di Riau masih relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya.
Konflik kebanyakan di sebabkan oleh tumpang tindihnya alas hak antara pihak yang bersengketa. Selain itu minimnya arsip yang dimiliki desa membuat konflik makin sulit diselesaikan.
"Tahun ini saja ada sekitaran lima belasan konflik yang sedang kita tangani penyelesaiannya. Jumlah itu baru yang sampai ditangan kita. Banyak lagi kasus yang tak sampai ditangan kita yang jumlahnya lebih banyak," ungkap Arman kepada wartawan, Jumat (22/4/2016). (KLIK: Caplok Tanah Warga, Anak Perusahaan Sinarmas Grup Mangkir Mediasi)
Baca Juga
Namun Arman juga tak bisa menjamin upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPN bisa langsung tuntas. Sebab kata dia, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPN hanya bersifat mediasi.
Arman menegaskan upaya hukum adalah langkah yang bisa dilakukan dengan hasil mengikat. Namun seringkali upaya mediasi gagal menemukan solusi bagi konflik yang terjadi.
"Selesai tidaknya itu tergantung pada pihak yang bersengketa. Kita hanya memediasikan saja. Kalau tak selesai ya biasanya mereka akan lakukan upaya hukum lewat pengadilan," tandasnya.
