Istana Sebut Pemerintah Daerah Lamban Tangani Kebakaran Lahan

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan pemerintah pusat berharap pemerintah daerah lebih aktif melaporkan potensi kebakaran hutan. Menurut dia, kebakaran hutan besar tahun lalu terjadi karena pemerintah daerah terlambat melapor ke pusat.

 

"Kesalahan pada tahun lalu, pemerintah daerah terlambat melapor ke pusat, sehingga BNPB tidak bisa turun. Harapan kita, daerah jangan menunggu kebakaran sampai masif," ucap Teten di Bina Graha, Jumat, 18 Maret 2016. Sebagaimana dilansir dari laman Tempo.co.

 

Teten mencontohkan, yang terjadi tahun lalu adalah pemerintah daerah melaporkan ketika kebakaran di satu atau dua kabupaten sudah sangat masif.

 

Pemerintah pusat, ujar Teten, menyadari sudah ada beberapa titik api di Provinsi Riau dan Pulau Kalimantan. Teten menuturkan pemerintah sudah mengantisipasi dengan menggelar sejumlah rapat koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemadaman sejak dini. (KLIK: Kata Al Azhar Soal Citizen Lawsuit)

 

Teten mengatakan Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pemerintah juga akan berperan aktif dalam mencegah kebakaran gambut.

 

Meski secara organisasi dan anggaran belum bekerja secara optimal, Teten menyatakan badan ini bisa tetap berfungsi secara optimal dalam mencegah kebakaran hutan. "Sumber dana di Kementerian Kehutanan dan dana internasional bisa digunakan," ucapnya. (LIHAT: Penegakkan Hukum Karhutla Terkendala Minimnya Saksi Ahli)

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menuturkan titik panas mulai menyebar di delapan dari sepuluh provinsi di Sumatera dengan total 28 titik dari hari sebelumnya lima titik. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi lagi di sejumlah wilayah sejak Februari lalu. Kebakaran hutan dan lahan dikhawatirkan mengakibatkan bencana kabut asap.