MENTERI Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam), Luhut Binsar Panjaitan, saat berkunjung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2015).
(STRAIT TIMES)
Rabu, 2 Maret 2016 16:00 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan peran serta akademisi dari kampus merupakan salah satu upaya utama untuk melakukan pengawasan dan kontrol pada penggunaan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar hingga mencapai angka milyaran.
Luhut membenarkan bahwa selama ini anggaran desa masih sangat sulit untuk dikontrol dan diawasi penggunaannya. Hingga kini, belum ada lembaga yang berfungsi melakukan kontrol penggunaan dana desa, padahal hal ini merupakan salah satu cara untuk mengukur baiknya transparansi anggaran desa.
"Untuk kontrol inilah kita mengharapkan peran serta dari elemen kampus seperti mahasiswa yang sedang melakukan penelitian maupun kuliah kerja nyata di desa-desa. Mereka ini yang kita libatkan sebagai salah satu elemen yang melakukan pengawasan di desa. Dengan kapasitas ilmu yang mereka terima di kampus, harusnya tak terlalu sulit untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran di desa yang mereka teliti," ungkap Luhut usai memberikan pengarahan pada ASN hingga tingkat desa di Hotel Labersa, Selasa (2/3/2016).
(BACA JUGA: Usai Lihat Danau Toba, Presiden Resmikan Bandara di Aceh)
Baca Juga
Mengenai efektifitas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian dan Kukerta yang tak terlalu lama, Luhut menuturkan pengawasan yang lebih intens bisa dilakukan oleh pihak dari Babinsa maupun peran dari Koramil setempat. Selain itu, tokoh masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap arah pembangunan dan pengelolaan anggaran.
"Masih banyak yang bisa melakukan pengawasan walaupun tak ada lembaga khusus yang ada untuk melakukan kontrol pada penggunaan anggaran desa. Walaupun tak ada yang lain, masyarakat secara perorangan juga bisa melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran desa," pungkasnya.
(KLIK JUGA:Jokowi tentang Danau Toba : Tak Ada Rapat Lagi)
Seharusnya masyarakat tidak terlalu khawatir. Luhut cukup optimis dengan transparansi pengelolaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Walaupun masih ada oknum yang melakukan penyelewengan terhadap anggaran tersebut, dirinya masih optimis peran serta dari masyarakat desa yang cukup lekat dapat mengantisipasi adanya penyelewengan.
"Walaupun tahun lalu ada, kita berharap tahun ini angkanya bisa turun bahkan tak ada lagi untuk penyelewengan penggunaan anggaran desa," harapnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
