Soal Karhutla, Jokowi Ultimatum Pemerintah Daerah, Bagaimana Jabatan BNPB?

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei tak menjawab ketika ditanya komitmen untuk mundur dari jabatan Kepala BNPB yang dia emban jika dirinya gagal mencegah bencana kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang terjadi pada beberapa provinsi rawan di Indonesia. Termasuk di Riau.

 

Willem berkilah dirinya tak mau berbicara soal kegagalan karena hal tersebut dapat membuat dirinya tak akan fokus pada usahanya mencegah Karlahut. Dirinya hanya akan fokus pada usaha untuk mencapai keberhasilan saja ketimbang bicara soal kegagalan.

 

"Saya tak mau bicara gagal, saya hanya bicara soal berhasil saja. Kita optimis saja karena semuanya juga sedang berusaha," jawab Willem singkat menjawab pertanyaan RIAUONLINE.CO.ID, Rabu (27/1/2016). (KLIK: Dandrem Nurendi: Tidak Bisa Jamin Kebakaran Hutan Tidak Terjadi)

 

Beberapa waktu lalu di Istana Presiden, Presiden Joko Widodo memberikan ultimatum kepada seluruh aparat baik penegak hukum dan pemerintah terkait dengan mempertanyakan kesiapan daerah dalam mengantisipasi datangnya musim karlahut seiring dengan datangnya El-Nino pada awal Februari 2016 mendatang. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan ultimatum akan mencopot pejabat yang dinilai gagal dalam mengantisipasi terjadinya karlahut pada tahun ini.

 

Willem mengaku setelah itu dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi. Ia ditanyakan apa strategi dan bagaimana kesiapan BNPB dalam mengantisipasi terjadinya karlahut tahun ini. "Pak Presiden mempertanyakan kesiapan kita. Lalu di sana kita paparkan semuanya apa program serta strategi yang akan kita jalankan untuk mencegah terjadinya karlahut di beberapa provinsi di Indonesia. Makanya saya kemudian segera melakukan rapat koordinasi ke daerah-daerah," tandas Willem.