Syamsuar: Pusat Tidak Transparan Tata Kelola Migas

RIAUONLINE, PEKANBARU – Bupati Siak menilai tata kelola Minyak dan Gas oleh pemerintah pusat tidak transparan. Hal ini terkait dengan minimnya anggaran Dana Bagi Hasil yang diterima pemerintah kabupaten sebagai penghasil migas di Riau.

“Kita meminta kepada pemerintah untuk transparan terhadap Dana Bagi Hasil dari migas yang selama ini kita anggap minim keterbukaan. Selama ini hanya pemerintah pusat saja yang banyak mengendalikan tata kelola tersebut. Ada ketimpangan dalam tata kelola antara pusat dan daerah,” ujar Bupati Siak, Syamsuar dalam Rapat Koordinasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Pimpinan Daerah Riau, Rabu (30/9/2015) siang. (KLIK: Kerugian Ekonomi Rp20 Triliun Karena Kebakaran Hutan)

Syamsuar menginginkan pemerintah dalam hal ini harus ada keterbukaan. Apalagi beberapa daerah di Riau sumber pendapatan terbesar APBD berasal dari bidang migas. “Apalagi kondisi harga minyak dunia sedang turun dan harga dolar melonjak tinggi. Ini akan berdampak sekali pada kondisi anggaran daerah pendapatn daerahnya didominasi oleh migas,” tambah Syamsuar. (BACA: Harga Minyak Indonesia Kembali Anjlok 17,3 Persen)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Maimanah Umar mengaku hal tersebut sudah sesuai dengan aturan sistem bagi hasil yang ada. Maimanah juga merasa kecewa dengan sedikitnya dana bagi hasil yang didapat kabupaten dan kota yang daerahnya menjadi sumber migas. (LIHAT: Diantar Rini Soemarno, 3 Bank BUMN Teken Utang China Rp42 Triliun)

“Maka dari itu sejak dulu kita anggota DPD dari Riau terus mendesak dan menggagas supaya Riau dapat menyandang status Otonomi Khusus. Gunanya apa? Ya untuk ini, supaya kita dapat mendapat anggaran dana bagi hasil yang lebih besar ketimbang nilainya sekarang. Jauhnya adalah ini untuk memudahkan pembangunan Riau lebih cepat lagi supaya masyarakat lebih banyak merasakan manfaat pembangunan tersebut,” tegas Maimanah menanggapi komentar Bupati Siak. (INFO: Defisit Pasokan Listrik, Pemadaman Bergilir Hingga Oktober) 

Maimanah mengatakan akan terus mendesak kepada seluruh pihak pusat yang terkait dengan masalah tata kelola migas ini. Ia juga tidak mau daerahnya penghasil migas terbesar di Indonesia merasa dibohongi dengan tata kelola migas yang buruk dan tidak transparan.