Pemerintah Dituding Lamban Atasi Asap, Lebih Baik Mundur

RIAUONLINE, PEKANBARU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Universitas Islam Riau menuding pemerintah daerah Riau lamban menangani asap. Aksi protes, mereka luapkan di depan gerbang Kantor Gubernur Riau, Selasa (15/9/2015). Mereka ingin dipertemukan dengan Plt Gubernur Riau, Arsyajuliandi Rachman untuk berdialog langsung dan meminta pertanggungjawaban Plt Gubernur terkait asap tebal yang kian hari kian memburuk.

 

Koordinator lapangan, Jurisman mengaku bahwa pemerintah tidak tegas melakukan penindakan hukum atas pembakaran lahan oleh perusahaan-perusahaan. Pemerintah juga lamban dalam menanggulangi.

“Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah menunjukkan keadaan Berbahaya namun pemerintah sepertinya tidak ambil langkah cepat sehingga masyarakat merasa kehidupannya terancam dan meminta bantuan kepada pemerintah negara lain. Ini akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” ucap Jurisman dalam orasinya.

Koordinator umum aksi, Anwar, menyampaikan bila tak saggup untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakatnya, maka lebih baik para pemimpin mundur dari jabatannya.

“Negeri kita kaya namun masyarakat tiap tahun dipaksa untuk menghirup asap yang akan menumpuk menjadi penyakit. Kita menuntut pemerintah untuk mundur saja dari jabatannya jika tidak sanggup memberikan hak-hak masyarakat,” tutur Anwar kepada RIAUONLINE.CO.ID.

Massa aksi ini menuding pemerintah gagal mengurus masalah asap karena bingung. Sebab tidak hanya gagal dalam mencegah pembakaran tetapi juga tidak mampu melindungki masyarakat dari asap pembakaran lahan. “Benar kata orang bijak, ketika suatu jabatan diberikan bukan kepada ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya saja,” teriak Jurisman.

Selain itu soal penindakan hukum sendiri mahasiswa ini melihat kepolisian bersama dengan pemerintah tidak transparan dalam memberi kebenaran tentang 12 perusahaan yang terbukti lahannya telah terbakar. Mereka menduga adanya kongkalikong antara perusahaan dan pemerintah serta penegak hukumnya.

“Kita menuntut transparansi dalam mengusut perusahaan-perusahaan yang telah terbukti lahannya terbakar. Kenapa nama-namanya terkesan ditutup-tutupi? Apakah memang benar ada usaha melindungi pengusaha tersebut?” ujar salah satu peserta aksi dalam orasinya