Secarik Kertas Berizin Kalahkan Rakyat

Scale-Up_Moammar-Hamidy.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/YOLA RISTANIA VIDIANI)

RIAUONLINE, PEKANBARU – Direktur Eksekutif Scale Up, sebuah lembaga Kemitraan Pembangunan sosial Berkelanjutan, Harry Oktavian, mengatakan, konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi di Riau memiliki kecenderungan masyarakat selalu jadi korban.

 

Alasannya, pengusaha punya surat keabsahan (surat izin), sehingga masyarakat sendiri menjadi lemah terhadap hak mereka.

 

"Persekongkolan antara pebisnis dan pemerintah juga menyebabkan hak masyarakat terabaikan," ujar Harry saat menjadi pembicara pada Diskusi dan Buka Bersama Konflik Sumber Daya Alam dalam Kerangka Advokasi diselenggarakan oleh Scalle Up bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Kamis (2/7/2015), di Hotel Pangeran. 

 

Sebelumnya, Rabu (1/7/2015), di Sekretariat AJI Pekanbaru, Jalan Amilin No 51, Pekanbaru, Scale Up melakukan ekspose Semester I 2015 tentang konflik SDA di Riau. 



 

"Konflik yang sering terjadi memang antara masyarakat dan pengusaha," jelasnya. 

 

Ia menyatakan, Scale up cenderung mendorong penyelesaian koflik di luar peradilan dan mendorong kedua belah pihak untuk tidak berbicara keabsahan.

 

Scale up, tuturnya, berusaha bagaimana mencari benang merah di antara kedua belah pihak yang memiliki konflik. Dengan kata lain, mencari titik tengah supaya bisa menghargai satu sama lain, sehingga tidak ada klaim-klaiman dan kedua belah pihak dapat bermitra (kerja sama).

 

“Mendorong para pihak untuk tidak bicara tentang keabsahan namun mencari benang merah dalam konflik dan mencari jalan tengan untuk saling menghargai satu sama lainnya sehingga tidak ada yang mengklaim satu sama lain,” ujarnya. 

 

Menurutnya, Scale Up cenderung melihat keterbatasan masyarakat melalui proses di luar pengadilan mengedepankan dialog sehingga pihak berkonflik melupakan apa dirasakan untuk membangun kesepakatan antara keduanya.

 

Ia juga menjelaskan, dari sumber laporan masyarakat, media, dan pos pengaduan SDA (Sumber Daya Alam) jumlah konflik turun naik, tapi itu belum fix, karena akan ada penambahan hingga Desember.