Kenya Potong Pengeluaran Negara, Buntut Protes yang Tewaskan 39 Warga

RIAU ONLINE - Pemerintah Republik Kenya potong sejumlah anggaran belanja publik untuk menjawab kemarahan rakyat. Pengurangan ini ini disampaikan oleh Presiden Kenya William Ruto, Gedung Negara di ibu kota Kenya, Nairob, Jumat, 5 Juli 2024.

Sebelumnya, 39 orang tewas saat aksi protes warga atas kenaikan pajak di Kenya yang kini telah ditinggalkan.

Ruto menyampaikan rincian beberapa langkah yang bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengatasi tantangan ekonomi.

"Jumlah penasihat di pemerintahan akan segera dikurangi sebesar 50 persen dalam pelayanan publik," kata Ruto, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 6 Juli 2024.

"Batas anggaran yang mengatur operasional kantor ibu negara, pasangan wakil presiden dan perdana menteri kabinet akan dihapus," imbuhnya.

Ruto juga membahas perjalanan dan partisipasi pejabat negara, dengan menyatakan bahwa semua perjalanan tidak penting Pejabat Negara dan Publik dengan ini ditangguhkan.

"Tidak ada pejabat negara yang boleh berpartisipasi dalam partisipasi publik atau Harambee (acara penggalangan dana komunitas) di masa mendatang. Setelah konsultansi ekstensif, kami akan mengusulkan kepada Parlemen pemotongan anggaran sebesar Ksh177 miliar (Rp22,5 triliun) dan meminjam selisihnya Ksh169 miliar (Rp21,5 triliun)," imbuhnya.

Ruto juga mengungkapkan rencana untuk membubarkan 47 perusahaan negara.

"47 perusahaan negara yang tumpang tindih akan dibubarkan dan mandatnya dialihkan ke kementerian dan lembaga negara," katanya seraya menyatakan bahwa akan ada lebih banyak perubahan pemerintahan yang akan terjadi.

Ruto juga menunjuk satuan tugas untuk mengatasi masalah utang publik.

"Saya telah menunjuk satuan tugas independen untuk melakukan audit forensik komprehensif terhadap utang publik kita, dan melaporkan kepada kami dalam 3 bulan ke depan," ungkapnya.

Menyikapi aksi protes baru-baru ini, Ruto menyampaikan belasungkawa kepada pemuda yang meninggal akibat ditembak polisi.

"Saya menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada mereka yang kehilangan nyawa karena satu nyawa yang hilang adalah nyawa yang terlalu banyak. Pemerintah Kenya akan mendukung semua orang yang kehilangan nyawa dan mereka yang terluka," katanya.

Setidaknya 39 orang tewas dalam protes yang dimulai pada 18 Juni terkait rencana kenaikan pajak, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNHCR) yang didanai negara.

RUU Keuangan tahun 2024 yang memicu kerusuhan merupakan landasan perjanjian Kenya dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

RUU itu bertujuan untuk mengatasi tantangan fiskal negara tersebut, termasuk kenaikan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan lebih dari 2,7 miliar dolar (Rp43,8 triliun) untuk anggaran ambisius pemerintah sebesar Ksh4,2 triliun (Rp536,1 triliun) pada tahun 2024-2025.