RIAU ONLINE, BOLIVIA - Sering kali janji manis saat kampanye pemilihan kepala daerah tak bisa dipenuhi ketika seseorang sudah duduk di posisinya. Dan rakyat hanya bisa menelan "janji palsu" tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa.
Kisah ini tak berlaku untuk wilayah di Bolivia, sebuah negara di kawasan Amerika Selatan. Jangan harap, seorang kepala daerah seperti walikota bisa seenaknya bekerja. Karena warga di negara yang sejak tahun 2006 berada di bawah kepemimpinan pemerintahan sosialis Presiden Evo Morales ini punya cara sendiri untuk menghukum walikotanya yang dianggap tak becus.
Seperti dikutip dari Suara.com, Kamis 8 Maret 2018, warga Bolivia memiliki hak konstitusional bernama "keadilan sosial". Melalui hak itu, mereka bisa menghukum pejabat yang tak memenuhi janji manis saat berkampanye.
Hak itulah yang dipakai warga San Buenaventura, kota kecil di utara Bolivia. Mereka menggunakan hak "keadilan sosial" untuk menghukum Wali Kota mereka, Javier Delgado.
Wali Kota Delgado dihukum warganya dengan cara dipasung di tengah lapangan selama satu jam. Hukuman itu diterima sang wali kota karena mayoritas warga memutuskan tidak merasa senang atas pelayanannya.
Foto Delgado yang dipermalukan itu viral di media-media sosial. Dalam foto tersebut, Delgado duduk di tanah dengan satu kaki dipasung memakai alat pemasung. Sementara warga mengelilinginya.
Kisah itu berawal pada tanggal 25 Februari, ketika Wali Kota Delgado seharusnya meresmikan sebuah jembatan yang dibangun memakai dana negara bagian dan kota.
Namun, ketika sampai di lokasi tersebut, dia terkejut saat mengetahui bahwa warga yang berkumpul bukan untuk menyambutnya dalam acara tersebut. Warga lantas segera menarik tangan Delgado dan memasungnya.
"Mereka bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk mencari tahu, mengapa mereka mengajukan hukuman ini kepada saya," kata Delgado kepada surat kabar setempat, La Razon.
Setelah Delgado menjelaskan duduk perkara, warga melepaskannya dan meminta maaf. Delgado menduga, warga dihasut oleh musuh-musuh politiknya dan pengusaha lokal.
"Lawan-lawan politik dan pengusaha penebangan kayu tak menyukaiku. Sebab, kebijakan-kebijakanku menggerus kekuasaan mereka," tukasnya.
Namun, Daniel Salvador, penduduk asli San Buenaventura, mengatakan kepada Radio Fides bahwa Wali Kota Delgado telah dihukum karena tidak memenuhi komitmennya kepada masyarakat setempat.
"Delgado berbohong kepada kami. Dia tak menjadikan kami prioritas saat meminta audiensi," tudingnya.
Ini adalah kali ketiga Delgado menjadi terpidana bagi pengadilan rakyat. Kali pertama, ia dihukum dikurung di gudang. Kali kedua, warga menduduki kantor Delgado, dan menyuruhnya tak kerja selama dua bulan. Karena takut hidupnya terancam, Delgado sempat lari ke daerah tetangga.
Pertikaian Delgado dengan warga akhirnya terselesaikan setelah komisi otoritas adat memediasi dan mendamaikan kedua belah pihak.
Untuk diketahui, seperti komunitas asli Bolivia lainnya, warga San Buenaventura memunyai prinsip "ama qhuilla, ama llulla, ama suwa”. Artinya, ”jangan malas, jangan menjadi pembohong, jangan jadi pencuri.
Prinsip itulah yang teguh ditaati mereka dan diintegrasikan dalam hak ”keadian sosial” yang diberikan pemerintah.
Hak ”keadilan sosial” dijamin konstitusi sosialis Bolivia tahun 2009. Hak untuk menghukum pejabat oleh warga itu hanya diberlakukan untuk kasus kejahatan ringan. Sementara kejahatan serius masih harus dirujuk ke pengadilan. (1)
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
