PEMIMPIN Korea Utara Kim , Jong Un (kanan) berbicara dengan pejabat senior Partai Komunis China, Liu Yunshan di Pyongyang dalam peringatan Hari Jadi Korut ke-70, 1 Oktober lalu.
(REUTERS)
Rabu, 24 Februari 2016 11:46 WIB
RIAU ONLINE - Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara bulan Januari lalu berbuntut panjang. Bahkan, Amerika Serikat dan China mempersiapkan rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghukum Korea Utara.
Rancangan resolusinya itu ditelurkan setelah Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bertemua Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, Selasa (23/2/2016) di Washington. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dievaluasi oleh para pejabat sebelum akhirnya diserahkan ke Dewan Keamanan PBB.
"Sudah ada perkembangan penting dalam konsultasi ini dan kami melihat kemungkinan mencapai kesepakatan dalam rancangan resolusi tersebut dan dapat diloloskan dalam waktu dekat," ujar Wang seperti dikutip AFP.
Kedua belah pihak mengatakan bahwa resolusi ini akan cukup kuat untuk membuat pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, mempertimbangkan kembali mengenai program nuklir negaranya.
BACA JUGA : Kim "Suka" Gadget Apple, tapi Benci Amerika
Namun, Kerry mengatakan bahwa rancangan resolusi yang mereka susun bukan untuk memperburuk hubungan dengan Kim, melainkan demi melanjutkan perundingan penghentian program nuklir.
"Saya yakin pembicaraan ini signifikan, tapi dalam tahap evaluasi yang layak dan kami berharap ini dapat terjadi dalam waktu dekat," ucap Kerry.
KLIK JUGA : Digugat Jessica, Kuasa Hukum Polda: Itu Salah Alamat
Pyongyang sendiri belum melakukan upaya apapun untuk meredakan ketegangan di kawasan setelah uji coba nuklir dan peluncuran satelit dengan roket yang mereka lakukan.
Namun pada Selasa (23/2/2016), Korut berjanji akan memberikan respons strategis jika mereka sudah terlalu resah dengan latihan militer gabungan antara AS dan Korea Selatan.
Pejabat AS sendiri mengakui bahwa ternyata Washington hampir menyepakati perundingan damai dengan Korut tak lama sebelum Pyongyang melakukan uji coba nuklir.
Tawaran tersebut disambut oleh AS yang mengatakan bahwa upaya denuklirisasi harus menjadi salah satu poin penting dalam pembicaraan tersebut. Namun, Korut menolak respons AS sehingga perundingan dibatalkan.
"Korut menolak respons kami. Respons kami kepada tawaran Korut selalu konsisten, yaitu fokus pada upaya denuklirisasi," ujar juru bicara Kemlu AS, John Kirby, dalam pernyataan tertulis yang diterima Reuters pada Minggu (21/2/2016).
Korut memang sudah lama meminta perundingan damai dengan AS dan pihak lainnya yang terkait dalam Perang Korea pada 1950-1953. Perang tersebut memang berakhir dengan gencatan senjata yang juga ditandatangani oleh AS, tapi bukan kesepakatan damai.
