(VOA/Andylala Waluyo)
Minggu, 25 Oktober 2015 19:50 WIB
Editor: Fakhrur Rodzi
RIAU ONLINE, JAKARTA - Kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat selama lima hari, 25-30 Oktober 2015, dibantah oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai usaha lobi untuk memperpanjang kontrak kerja PT Freeport di Provinsi Papua.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, selama lawatan ke Amerika Serikat, Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya berdialog dengan Presiden Barack Obama mengenai peran strategis Indonesia-Amerika dalam percaturan dunia global.
Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat dipastikan tidak mencakup agenda pembahasan terkait soal kontrak karya PT Freeport Indonesia, ujarnya. (Baca Juga: Jokowi Pilih Randang pada Jamuan Makan Malam)
“Menteri ESDM tidak jadi berangkat. Jadi tidak ada pembahasan mengenai spekulasi Freeport. Jadi sekali lagi tidak ada. Tidak ada!” tegasnya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Sabtu (24/10) malam, saat mengantar rombongan Presiden.
Pramono menjelaskan, dalam pertemuan dengan Obama, Jokowi hanya membahas peran strategis Indonesia-Amerika, termasuk penandatangan nota kesepahaman kerjasama kedua negara di bidang pertahanan keamanan dan perhubungan.
“Kunjungan di timur, yaitu secara resmi Presiden akan bertemu dengan Presiden Obama, juga dengan pimpinan-parlemen dan juga para menteri kelompok lobi. Semata-mata saling membahas dengan bagaimana peran Indonesia-Amerika dalam percaturan dunia global. Juga persoalan-persoalan menyangkut politik, ekonomi kerjasama dan sebagainya. Dan juga penandatanganan memorandum of understanding. Dan juga kerjasama di bidang hankam, perhubungan dan macam-macam," kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu, dilansir VOA.
Baca Juga
Hal senada juga disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Ia menegaskan kunjungan Jokowi ke Amerika Serikat tidak akan membahas masalah Freeport. (Klik Juga: Ternyata Obama tak Sambut Jokowi di Bandara)
Pihak Freeport, ujarnya, sudah bertemu dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Merdeka, Jakarta, dan pembahasan soal kontrak karya Freeport baru akan dibahas sekembalinya Presiden dari Amerika.
“Jadi intinya adalah, barangkali, saya pikir bukan ini. Di tim Inpres kita akan melakukan pendalaman lagi begitu beliau pulang. Seputar pernyataan dari kepala BKPM akan ada pembicaraan soal investasi sektor energi saya tidak tau. BKPM kan sifatnya mempromosikan," ujarnya. (Lihat Juga: IMF dan Amerika Serikat Dibalik Jatuhnya Soeharto)
Sebelumnya pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjamin kepastian perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pasca-2021, lewat ketentuan memungkinkan perpanjangan sebelum 2019.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, pekan lalu menegaskan, kontrak karya PT Freeport Indonesia akan diperpanjang setelah 2021 jika perusahaan tambang Amerika itu memenuhi syarat yang diajukan pemerintah.
“Belum ada perpanjangan, yang ada kan pembicaraan menuju ke situ, pembicaraan mengenai syarat-syaratnya. Kalau syaratnya bisa dipenuhi, tentu bisa diperpanjang," ujarnya. (Baca: Pesawat Hercules yang Jatuh Hasil Barter Agen CIA)
Menurut Kalla, syarat-syarat yang harus dipenuhi Freeport antara lain pembangunan pabrik pemurnian atau smelter, dan lebih banyak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal.
Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc. James R Moffett ditemui di Jakarta sebelumnya berharap mereka bisa melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang guna memajukan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan di Papua.
Dalam perkembangan lainnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengkritisi keberadaan Freeport dan menilai perusahaan tambang itu sudah seenaknya sendiri membuang limbah tambang ke sungai di sekitar area penambangan.
Menurut Rizal, Freeport tahu persis hukum di Indonesia lemah sehingga terus-terusan melakukan pencemaran lingkungan karena tahu tidak mudah menjerat mereka dengan aturan hukum yang ada.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
