Pj Gubri Serahkan Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan APBD 2024 Kepada DPRD Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) Dr. Rahman Hadi, M.Si menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2024. Ranperda ini disampaikan saat rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Rabu, 4 Oktober 2024.

Pj Gubri sampaikan, nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan suatu hal yang dapat dijadikan panduan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Bertujuan untuk memahami perubahan rencana keuangan dan tujuan ekonomi Pemerintah Provinsi Riau hingga akhir tahun anggaran 2024 ini.

Hal ini, sebut Pj Gubri, juga merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan daerah. Lalu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Serta, undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD tahun 2024 yang diserahkan kepada DPRD Provinsi Riau, merupakan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.

"Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun 2024, berkomitmen menyusun APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD," imbuhnya.

Lebih lanjut Pj Gubri menuturkan, memasuki triwulan ketiga tahun 2024, kondisi perekonomian global masih diselimuti ketidakpastian dengan beragam tantangan yang memicu ketidakstabilan ekonomi di berbagai belahan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global, diantaranya, ketidakpastian geopolitik yang berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi.

Kemudian, lanjutnya, fluktuasi nilai tukar uang yang menyebabkan ketidakstabilan dalam perdagangan internasional. Serta,  perubahan harga komoditas yang dapat memberikan kerugian pada negara-negara yang bergantung pada ekspor komoditas tertentu.

Meski demikian, ujarnya, perekonomian Indonesia masih tetap berada di jalur yang solid dan optimis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,2 persen. Dapat disimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif mempunyai kemampuan bertahan terhadap konflik geopolitik, maupun perkembangan dari fluktuasi nilai tukar.

"Perekonomian Indonesia yang kembali tumbuh di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan memberikan dampak positif, tercermin dari tersedianya lapangan kerja yang cukup tinggi, hingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka," sebutnya.

"Kedepan, diharapkan Indonesia dapat terus menjaga kestabilan ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja dengan menciptakan penganggaran APBD di setiap daerah yang dianggarkan dengan tepat sasaran," sambungnya.

Lebih lanjut Pj Gubri jelaskan, APBD merupakan suatu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah sebagai cermin komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan nasional, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat. Melalui tema mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia, diharapkan APBD Provinsi Riau dapat mewujudkan terciptanya tujuan nasional.

Dalam penyusunan Ranperda perubahan APBD tahun 2024 ini, kata Pj Gubri, Pemerintah Provinsi Riau mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut. Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Galeri Foto Pemprov Riau)