Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P. Hutagalung saat menerima audiensi KNPI Riau dan Jemaat GPdI Mawar Sharon/Humas DPRD Riau
(Humas DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Komisi V DPRD Riau menerima audiensi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau dan Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Mawar Sharon pada Jumat, 4 November 2022.
Jajaran Komisi V DPRD Riau, KNPI Riau, dan Jemaat GPdI Mawar Sharon, usai melakukan audiensi/Humas DPRD Riau
Juru bicara Jemaat GPdI Mawar Sharon, Tanjung, mengatakan pembangunan gereja yang sudah dimulai sejak November 2021 lalu telah mencapai 40 persen. Ia menjelaskan, pembangunan itu dilakukan dengan dana hasil gotong royong dari iuran Jemaat GPdI Mawar Sharon.
“Sebanyak 120 KK Jemaat GPdI Mawar Sharon yang berdomisili di Harapan Jaya. Makanya kedatangan kami di sini, minta bantuan kepada DPRD Provinsi Riau dalam hal pendanaan sisa 60 persen pembangunan tersebut,” kata Tanjung.
Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P. Hutagalung saat menerima audiensi KNPI Riau dan Jemaat GPdI Mawar Sharon/Humas DPRD Riau
Tanjung mengaku, sejak awal pembangunan, Jemaat GPdI Mawar Sharon belum pernah menerima bantuan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati saat menerima audiensi KNPI Riau dan Jemaat GPdI Mawar Sharon/Humas DPRD Riau
“Kami sampaikan kepada wakil rakyat kami, untuk dapat memberikan perhatian kepada gereja kami dengan dasar sudah memenuhi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sesuai amanat dan aturan yang ada, alangkah layaknya kami mendapat bantuan tersebut,” jelasnya.
Baca Juga
Anggota Komisi II DPRD Riau, Suyadi saat turut serta audiensi KNPI Riau dan Jemaat GPdI Mawar Sharon/Humas DPRD Riau
Menanggapi permintaan itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Robin P. Hutagalung, menjabarkan bantuan rumah ibadah untuk 2023 tidak dapat dimasukkan lagi dikarenakan sudah dilakukan penandatanganan MoU.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Sardiyono saat menerima audiensi KNPI Riau dan Jemaat GPdI Mawar Sharon/Humas DPRD Riau
“Di APBD ini, ada juga yang namanya bantuan rumah ibadah. Mekanismenya disahkan di APBD. Ini kita sudah penandatanganan MoU, kami sudah rujukkan gereja-gereja. Tapi seingat saya memang belum ada GPdI Mawar Sharon,” tutur Robin.
Politikus PDIP itu menegaskan bantuan dana gereja untuk 2023 sudah dikunci, tinggal pengesahan secara formal. Kendati begitu, Robin berjanji akan mencarikan solusi terhadap kondisi tersebut.
Ketua KNPI Riau, Larshen Yunus, saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau/Humas DPRD Riau
“Menurut saya nanti kita cari waktu untuk melihat ke sana, agar saya bisa berdiskusi dengan panitianya. Kalau bicara DPRD, itu sudah terkunci. Walaupun agak terlambat, tetapi bagus pertemuan ini,” ucapnya.
Jemaat GPdI Mawar Sharon, saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau/Humas DPRD Riau
Tak sampai di situ, Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat turut memberikan pendapat terhadap langkah yang dilakukan oleh Jemaat GPdI Mawar Sharon.
“Ketika membaca surat dari KNPI, wah ini langkah maju dari hati, mau mengurusi masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Saya pikir ini hal yang positif,” kata Ade.
Jajaran jemaat GPdI Mawar Sharon dan KNPI Riau saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Riau/Humas DPRD Riau
“Dikarenakan mekanisme, tidak memungkinkan dimasukkan ke APBD 2023. Nanti akan dimasukkan ke 2024, bahwa pemerintah berpihak pada semua agama. Nanti akan kita carikan bantuan lain, contohnya dana CSR untuk membantu pendanaan pembangunan gereja ini,” tutup Ade. (Galeri Foto DPRD Provinsi Riau)
