[CEK FAKTA] Benarkah Jokowi Konsisten Bangun Infrastruktur Selama Menjabat

Presiden-Jokowi-Tinjau-Jalan-Tol-Pekanbaru-Dumai.jpg
(BIRO PERS SETPRES/LAILY RACHEV)

RIAU ONLINE, JAKARTA - Selama Debat Calon Presiden putaran kedua, Minggu malam, 17 Februari 2019, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ia berkonsiten dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

Terutama pembangunan infrastruktur diklaimnya seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, bendungan hingga pembangkit listrik telah dibangun selama dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"Saya konsisten membangun infrastruktur," sebutnya di Hotel Sultan, Jakarta.

Namun, benarkah pernyataan yang disebutkan Jokowi tersebut?

Berdasarkan data bersumber dari cnnindonesia.com (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108205316-532-359404/beda-pembangunan-infrastruktur-era-soeharto-hingga-jokowi), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, dalam empat tahun pemerintahan Jokowi hingga Oktober 2018, telah dibangun jalan nasional sepanjang 3.432 km dan jalan tol 941 km. Kemudian ada 65 bendungan baru dan jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektare.

Sementara itu, dilansir dari cnbcindonesia.com (https://www.cnbcindonesia.com/news/20190214123837-4-55506/sederet-bukti-konkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi) dengan data hasil pembangunan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis, 14 Februari 2019, berupa bendungan sejak 2015 hingga 2018, pemerintah telah membangun 55 bendungan.

Ke-14 bendungan telah selesai, sementara 41 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Selama tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun 10 bendungan lagi, sehingga nantinya total bendungan yang terbangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 65 bendungan.

Irigasi

Pada 2015 pemerintah memulai pembangunan jaringan irigasi. Hingga 2018, jaringan irigasi telah terbangun 865.389 Hektar (Ha). Di 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 Ha lagi, dengan demikian total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya, mencapai 1.004.799 Ha.

Embung

Pada 2015 hingga 2018, pemerintah telah membangun embung sebanyak 942 buah. Di tahun 2019 ini, pemerintah akan membangun 120 embung lagi, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian nantinya, total embung yang terbangun mencapai 1.062 buah.

Jalan

Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 Kilometer (Km). Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 Km lagi, jadi total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 Km.

Jalan Tol



Menyadari pentingnya jalan tol bagi pengiriman logistik, pemerintah terus mengebut pembangunannya mulai 2015. Hingga 2018, jalan tol telah terbangun sepanjang 782 Km. Pembangunan terus berlanjut hingga saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol tahun 2019 sepanjang 1.070 Km. Total pembangunan jalan tol nantinya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 1.852 Km.

Jembatan

Selama kurun waktu 2015-2018, jembatan telah terbangun sepanjang 41.063 meter (m). Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jembatan sepanjang 10.029 m lagi, nantinya total panjang jembatan yang terbangun mencapai 51.092 m.

Jembatan Gantung

Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, ia ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka pemerintah mulai tahun 2015 sampai 2018 telah membangun 164 unit jembatan gantung.

Pada 2019, pemerintah masih akan membangun 166 unit jembatan gantung lagi. Total jembatan gantung yang terbangun nantinya, mencapai 330 unit.

Sistem Penyediaan Air Minum

Pada 2015-2018, pemerintah telah berhasil meningkatkan akses air minum layak, melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan kapasitas total 21.500 Liter per detik (Lt/dtk).

Untuk 2019, pemerintah masih akan membangun SPAM tambahan, sebesar 3.173 Lt/dtk. Nantinya, total SPAM yang terbangun mencapai 24.673 Lt/dtk.

Sanitasi dan Persampahan

Tahun 2015 sampai 2018 pemerintah telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 9,8 juta Kepala Keluarga (KK). Pada 2019, pemerintah menargetkan penambahan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 2,6 juta KK. Dengan demikian, total penanganan sanitasi dan persampahan mencapai 12,4 juta KK.

Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 Ha kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara

Pemerintah telah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/ kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada 4 unit lagi. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.

Venue Asian Games 

Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Asia. Pasalnya, pemerintah telah membangun 79 venue Asian Games. Bahkan, 33 venue di antaranya tersebar, di mana 18 venue terbangun di DKI Jakarta, 4 venue di Sumatera Selatan, dan 11 venue lainnya di Jawa Barat.

Perumahan

Pemerintah tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, tapi juga memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, perumahan yang telah terbangun sebanyak 3.542.318 unit. Di tahun 2019, pemerintah akan membangun 1,25 juta unit perumahan lagi.

Rumah Susun

Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun rumah susun sebanyak 756 tower, dengan total 43.158 unit. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun sebanyak 137 tower, dengan total 6.873 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah susun bagi masyarakat yang membutuhkan, sebanyak 893 tower, dengan total 50.031 unit.

Rumah Khusus

Pemerintah selalu memperhatikan para anggota TNI-Polri, masyarakat di daerah pedalaman dan daerah tertinggal, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Buktinya, sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 22.333 unit rumah khusus untuk mereka. Pembangunan akan terus berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 2.130 unit rumah khusus. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah khusus sebanyak 24.463 unit.

Rumah Swadaya

Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh pemerintah telah mencapai 494.169 unit pada tahun 2015 sampai 2018. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat miskin. Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan BSPS masih berlanjut meski telah memasuki akhir masa jabatan Presiden Jokowi tahun ini, sebanyak 206.500 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan BSPS bagi masyarakat miskin, sebanyak 700.699 unit.