RIAU ONLINE - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto resmi menjadi tahanan KPK sejak Kamis, 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa belum ada pergantian sekjen di partainya, pasca penahanan tersebut.
"Tidak ada pengganti sekjen, titik," kata Said, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 22 Februari 2025.
Said menepis isu bahwa dirinya dikabarkan akan menggantikan Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Menurutnya, keputusan itu ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum (Ketum).
"Semua kewenangan di ibu ketua umum," ujarnya.
Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDI Perjuangan tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.
Adapun pertemuan antara para elit PDI Perjuangan itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .
Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis, 20 Februari 2025.
Instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA)