RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menerima dana alokasi khusus (DAK) Rp2,6 miliar lebih dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia, untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah ini.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunding di Kabupaten Kuansing sebesar 17,18 persen. Sedangkan Presiden Jokowi menargetkan prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 adalah sebesar 14 persen.
"Melalui bantuan pembiayaan sebesar Rp2,6 miliar lebih itu diharapkan bisa mendorong upaya percepatan penurunan stunting di Kuansing sedangkan dalam penggunaan anggaran harus sesuai petunjuk tekhnis yang juga sudah diserahkan," kata Mardalena Wati Yulia di Kabupaten Kuansing, Rabu, 24 Januari 2023.
Mardalena menyebut, anggaran yang dialokasikan tersebut bersumber dari APBN tahun 2024 untuk mendukung program percepatan penurunan prevalensi stunting, termasuk biaya operasional 879 orang pendampingan keluarga.
Alokasi Rp2,6 miliar itu katanya menyebutkan merupakan bagian dari Rp5,089 miliar lebih total alokasi anggaran mendukung program Bangga Kencana yang membiayai kegiatan operasional balai penyuluhan dan operasional penggerak pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
"Penggunaan anggaran yang sama dari Rp5,089 itu juga membiayai kegiatan operasional Kampung KB, dan operasional pembinaan tenaga kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD," katanya.
Pada kesempatan itu, Mardalena turut penyerahan bantuan dari Bapak Asuh Anak Stunting kepada sejumlah keluarga yang anak atau baduta mereka berpotensi stunting.
Sementara itu Prevalensi Stunted (tinggi badan menurut umur) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, adalah Kabupaten Indragiri Hilir 28,5 persen, Kabuapten Siak 22,0 persen, Kabupaten Rokan Hulu 22,0 persen, Kabupaten Kuantan Singingi 17,8, Kabupaten Kepulauan Meranti 17,5.
Berikutnya Kota Pekanbaru 16,8, Kabupaten Indragiri Hulu 16,7, Kabupaten Rokan Hilir 14,7, Kabupaten Kampar 14,5, Kota Dumai 12,8, Kabupaten Pelalawan 11,2, Kabupaten Bengkalis 8,4 dan Provinsi Riau adalah 17,0 persen.(ANTARA)