(ANTARA/Aji Cakti.)
Rabu, 25 Oktober 2023 11:15 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, JAKARTA - Partisipasi dan kerja sama dari negara-negara Islam dinilai penting untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Pentingnya partisipasi dan kerja sama negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.
Agung menyebut hubungan sejarah Islam yang kuat antara Indonesia dengan Arab Saudi membuat hubungan masyarakat kedua negara dekat satu sama lain.
"Jeddah yang merupakan bagian dari Provinsi Mekkah dan Kerajaan Arab Saudi, merupakan tempat lahirnya Agama Islam. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki kedekatan khusus dengan Arab Saudi dan tentunya dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang bermarkas di Jeddah," katanya.
Lebih banyak kerja sama dan investasi dalam pembangunan IKN Nusantara tentunya berasal dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam lainnya melalui IsDB.
Baca Juga
OIKN bertemu dengan Manager of the Public Private Partnership Division Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Alsayed di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama antara bank pembangunan multilateral negara-negara Islam tersebut dengan otorita IKN, khususnya terkait proyek-proyek investasi dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
OIKN menawarkan berbagai sektor kerja sama dengan lembaga yang beranggotakan 57 negara organisasi kerja sama Islam ini. Di antaranya energi terbarukan, hunian, infrastruktur konektivitas, ekowisata, dan agrikultur.
Pertemuan OIKN dengan IsDB di Jeddah merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan oleh Kepala Otorita IKN dengan Presiden IsDB Sulaiman Al Jasser pada tahun lalu dan pertemuan di Jakarta dengan Wakil Presiden IsDB pada tahun ini.
Di Indonesia, IsDB telah bekerja sama dengan special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dengan skema KPBU. Sementara itu, Otorita IKN dan SMI memiliki perjanjian fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP) untuk percepatan pembangunan IKN.
Alsayed mengatakan pihaknya terbuka pada potensi kerja sama dengan sektor swasta untuk pembiayaan infrastruktur, melalui skema KPBU dalam pengembangan IKN Nusantara.(ANTARA)
