Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 23 Oktober 2023
(ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Senin, 23 Oktober 2023 14:15 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, JAKARTA - Kawasan dengan laju kasus stunting yang tinggi menjadi target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk menjadi daerah intervensi pemasangan instalasi air bersih.
"Arahan Presiden adalah sasaran rumah yang mendapatkan ini adalah di daerah, termasuk daerah yang tingkat stunting-nya tinggi, terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 23 Oktober 2023.
Suharso mengatakan target ini akan dituangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bentuk instruksi presiden (Inpres) sesuai kesepakatan dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
Menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 2022, ada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sumatera Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30 persen, dan Sulawesi Barat 29,8 persen.
Sedangkan lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar berada di Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus, Jawa Timur 651.708 kasus, Jawa Tengah 508.618 kasus, Sumatera Utara 347.437 kasus, dan Banten 265.158 kasus.
Baca Juga
Suharso melaporkan bahwa capaian sambungan instalasi air bersih hingga ke rumah penduduk per 2023 mencapai 3,8 juta koneksi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 sebanyak 10 juta sambungan rumah tangga.
Dengan demikian, kata Suharso, masih ada hampir 6,2 juta sambungan instalasi air bersih yang harus dipenuhi pemerintah hingga tahun depan.
Untuk instalasi sambungan air bersih ke rumah warga, Suharso memproyeksikan membutuhkan anggaran berkisar Rp16 triliun dan Rp1,2 triliun untuk kebutuhan air baku.
Dana yang bersumber dari alokasi khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR itu, kata Suharso, cukup untuk menambah tiga juta sambungan baru.
"Anggarannya diperlukan sekitar Rp17-an triliun. Tapi apakah kita akan semuanya, kita akan sisir dulu sudah dialokasikan hari ini seperti apa, baik melalui Dana Alokasi Khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR," ujarnya.
Suharso optimistis tiga juta sambungan baru atau setara 62 persen dari target RPJMN tersebut dapat direalisasikan pada 2024.(ANTARA)
