Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023
(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Rabu, 16 Agustus 2023 12:00 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berhasil menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi kronis hingga 21,6 persen pada 2022. Bahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,9 di tahun yang sama.
"Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sejak 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Jokowi menyebut sejumlah pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM).
Dalam anggaran perlindungan sosial pada tahun 2015—2023, kata Jokowi, terdapat sejumlah program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia.
Baca Juga
Pemerintah melalui anggaran tersebut juga menerapkan upaya kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta pelatihan dan penaikan kemampuan atau re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah mempersiapkan SDM Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja, sehingga bisa meningkatkan produktivitas nasional.
SDM Indonesia, kata Jokowi, juga dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memberikan banyak lapangan kerja dan nilai tambah sebesar-besarnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa penyiapan SDM yang unggul juga ditujukan agar Indonesia meningkatkan kredibilitasnya dan memperoleh kepercayaan internasional (international trust).
"Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi. Peluang (international trust) tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya," kata Presiden Jokowi.(ANTARA)
