DPRD Riau: Pak Gubernur, tak Hobi Bola, Dihobi-hobikanlah. PSPS Itu Ikon

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi, meminta Gubernur Riau, Syamsuar, agar lebih peduli dengan nasib klub sepakbola kebanggaan Riau, PSPS, belakangan kerap melancarkan aksi.

 

PSPS Riau jelang laga perdana Liga 2 Indonesia, Sabtu, 22 Juni 2019, di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, harus menelan pil pahit kalah 2-3 atas tamunya Tim Ayam Kinantan PSMS Medan. 

 

Sayangnya, saat laga berlangsung terjadi aksi melanggar disiplin berupa pelemparan flare ke tengah lapangan dan memicu terbakarnya tisu yang digunakan untuk menunjang semangat bermain pemain. 

 

"Pak Gubernur, kalau tak hobi bola, tolong dihobi-hobikan, PSPS ini kita harap bisa menjadi ikon nantinya," ujar Politisi PPP asal Rokan Hilir (Rohil) ini, Senin, 24 Juni 2019.

 

 

 

Husaimi berharap Syamsuar sebagai kepala daerah bisa mengkomunikasikan perusahaan besar dengan manajemen PSPS Riau agar bisa memberikan bantuan dana.

 

"PSPS ini harus masuk dana perusahaan, perusahaan besar banyak kok di Riau. Masa mereka gak sanggup? Tapi manajemennya juga harus serius," tuturnya.

 

Politisi satu kampung dengan mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit, ini mengaku, ia sejak muda sudah mengikuti perkembangan PSPS. Kala itu PSPS cukup diperhitungkan di level nasional di masa Saleh menjabat.

 

"Dulu zaman Saleh Djasit, PSPS ini besar, ada nama sekelas Hendro Kartiko, Bima sakti dan Kurniawan Dwi Julianto. Mereka bisa kita bawa ke sini," ulasnya.

 

Tak hanya itu, PSPS Riau klub pertama kali di Indonesia yang menggaji pemain sepak bola secara profesional. Bahkan, tiga pemain andalan Timnas Indonesia kala itu, Hendro Kartiko, Bima Sakti, Kurniawan Dwi Julianto, sebagai pemain pertama dengan transfer terbesar kala itu. 

 

Suhaimi sedih melihat kondisi PSPS saat ini kerap mengalami masalah dan mengakibatkan anak-anak muda di Riau yang tidak bisa menyalurkan bakatnya di karir sepakbolaan.

 

"Komunikasi saja sebenarnya. Saya yakin perusahaan mau, tapi komunikasi saja mungkin tidak ada, makanya kita minta Pak Syam menengahi ini, kalau dari APBD, ya tidak bisa, ada aturan melarang itu," tutupnya.