Pemkab Kuansing Gandeng BRK Syariah, Pastikan THR Pegawai Tetap Dibayar

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Defisit anggaran tahun 2024 melanda hampir seluruh wilayah di Riau, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). 

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuansing mengajukan pembiayaan sebesar Rp50 miliar ke Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dengan tenor sembilan bulan. 

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Branch Manager BRK Syariah Kuantan Singingi, Alfikri Djamil, Selasa, 25 Maret 2025.

Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, menjelaskan bahwa kerja sama dengan BRK Syariah ini menjadi solusi dalam menutup defisit anggaran daerah. 

Selain untuk kebutuhan operasional pemerintahan, dana yang diperoleh juga akan dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap aparatur daerahnya.

“Alhamdulillah, kerjasama ini dapat berjalan lancar. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada pegawai, terutama dalam menyambut Idul Fitri,” ujar Suhardiman. 

“Selain itu, kami juga akan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengurusan izin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah Kuansing, dengan salah satu syarat bahwa transaksi keuangan wajib dilakukan melalui BRK Syariah. Selama ini mereka menggunakan sistem konvensional, dan ke depan akan diwajibkan menggunakan BRK Syariah,” imbuhnya.

Kuansing sendiri memiliki potensi besar di sektor perkebunan dengan luas lahan sawit mencapai 4 juta hektare. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat peran BRK Syariah sebagai bank daerah yang mendukung perekonomian berbasis syariah.

Direktur Pembiayaan BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuansing yang selama ini telah memberikan dukungan penuh kepada BRK Syariah. 

Helwin menambahkan bahwa alokasi Dana Desa (ADD) kini juga telah masuk melalui BRK Syariah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transaksi keuangan daerah di bank syariah tersebut.

“Harapan kami, seluruh transaksi keuangan daerah dapat dikelola melalui BRK Syariah,” tutur Helwin.

“Ini adalah bank daerah, bank masyarakat Riau, sehingga keberadaannya harus bisa memberikan manfaat kembali kepada daerah. Kami akan fokus pada bisnis yang berorientasi pada pemberian dividen untuk daerah,” tambahnya.

Helwin juga menyebutkan bahwa kinerja pembiayaan BRK Syariah pada tahun 2024 mencapai target 100 persen. Untuk tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan sebesar 7 persen, dengan fokus utama pada sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan sipil.

“Kami ingin BRK Syariah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di setiap daerah. BRK Syariah siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi defisit anggaran yang terjadi saat ini,” tambah Helwin.

Acara tersebut juga disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk notaris Pupung Mulyantini, SH, MH, Direktur Operasional BRK Syariah Said Syamsuri, Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah, Pemimpin Divisi Komersial Indra Gunawan, Ketua DPRD Kabupaten Kuansing Juprizal, Sekda Kabupaten Kuansing dr. Fahdiansyah, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dengan adanya pembiayaan ini, diharapkan kondisi keuangan daerah dapat lebih stabil, serta memberikan kesejahteraan bagi pegawai dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.