RAPBN 2025 Defisit 2,53 Persen Dari PDB, Menkeu: Untuk Jaga Keseimbangan Fiskal

RIAU ONLINE - Kementerian Keuangan telah Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan defisit 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, defisit pada RAPBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB bertujuan untuk menjaga keseimbangan program pemerintah baru.

“Ini adalah tingkat defisit yang bisa menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program prioritas pemerintah dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru terpilih untuk melaksanakan program sesuai janjinya,” kata Sri Mulyani,dikutip dari ANTARA.

Profil ini, menurut Sri Mulyani, juga dirancang untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang, mengingat anggaran tahun depan merupakan APBN transisi.

Dirinya meyakinkan bahwa defisit dan pembiayaan utang akan dikelola secara hati-hati. Rasio utang akan tetap dijaga pada batas aman sehingga relatif tetap rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Pemerintah akan terus membuat investasi yang efektif kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU), mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan memperkuat pengelolaan investasi dan special mission vehicle (SMV)," ujarnya.

Hal itu untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan dan partisipasi masyarakat serta akses UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah terhadap permodalan. 

Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp505,4 triliun. 

Sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun serta transfer ke daerah Rp919,9 triliun.