Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Bakal Telan Anggaran Rp 71 Triliun

RIAU ONLINE - Anggaran untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran disepakati senilai Rp 71 triliun yang akan dialokasikan dari RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan ini diperoleh setelah pemerintah dan Prabowo Subianto melakukan rapat untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan membicarakan program makan bergizi gratis.

Dalam rapat itu, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga menyepakatai program unggulan ini akan dilaksanakan secara bertahap.

“Kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih Bapak Prabowo dan tim-nya. Ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana (program) makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap, dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ungkap Sri dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, dikutip dari VOA Indonesia, Selasa, 25 Juni 2024.

Lebih jauh, sebut Sri Mulyani, untuk sementara waktu anggaran program makan bergizi gratis ini akan masuk dalam pos cadangan bendahara umum negara (BUN), mengingat belum adanya deskripsi alokasi anggaran.

"Untuk desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu tim dari tempat Pak Prabowo menjelaskan. Bagaimana kalau itu belum masuk postur? Ya kita cadangkan, bisa saja di dalam BUN," jelasnya.

Sri Mulyani pun menegaskan penyusunan RAPBN 2025 di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dengan tim transisi dari Prabowo-Gibran, dilakukan dengan mengikuti siklus APBN sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU Keuangan Negara. Dan menkeu menjamin bahwa semuanya akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan UU APBN.

“APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainable dan sehat karena ini instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang. Dan selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik untuk tetap memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent, hati-hati , sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menyatakan Prabowo telah sepakat agar defisit APBN akan tetap dijaga di bawah tiga persen.

“APBN 2024, tetap dijaga defisitnya di bawah tiga persen dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih, Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan dan arahan bahwa beliau berkomitmen terhadap defisit di bawah tiga persen,” katanya.

Ia memastikan bahwa transisi APBN akan terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan disinkronkan antara pemerintah yang saat ini sedang menyusunnya dan pemerintahan yang akan datang.

Sementara itu, anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, dalam kesempaan yang sama, menyebut anggaran senilai Rp 71 triliun itu sebagai awal yang baik untuk memulai program unggulan Prabowo-Gibran.

“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Ibu menkeu menyatakan kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Prabowo ini secara bertahap, kuncinya bertahap tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin,” ungkap Thomas.

Meski begitu, kata Thomasn, pihaknya akan tetap memperhatikan postur fiskal di dalam APBN yang akan tetap dijaga supaya tetap prudent, sehat dan berkelanjutan agar target defisit APBN terhadap PDB yang disepakati di bawah level tiga persen bisa tercapai.

“Di sini kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka Rp71 triliun, dengan kesepakatan tersebut artinya deficit range itu terjamin,” tambahnya.