Pendekatan Yurisdiksi dan Perbaikan Mekanisme Komplain RSPO Jawab Tantangan Sawit Berkelanjutan

RIAU ONLINE, KUALA LUMPUR - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) akan menyelenggarakan perhelatan akbar berupa konferensi tahunannya yaitu RT RSPO pada 28 November hingga 1 Desember 2022 mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia.  Konferensi ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi membahas tren, inisiatif dan inovasi dalam industri sawit termasuk mengidentifikasi tantangan dan solusi demi mewujudkan keberlanjutan sawit di dunia. 

Dalam RT RSPO tahun ini terdapat sebuah resolusi (GA19-2b) yang diajukan oleh FORTASBI (Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) dan didukung oleh sejumlah kelompok seperti diantaranya FPP (Forest Peoples Programme), Yayasan Setara Jambi, LINKS, Sawit Watch, dan beberapa lainnya. Resolusi ini mendorong agar RSPO memprioritaskan pendekatan yurisdiksi untuk mempercepat transformasi standar minyak sawit berkelanjutan, pelibatan petani swadaya, serta pelibatan masyarakat lokal. 

Pendekatan yurisdiksi dinilai dapat membantu mempercepat penerapan standar RSPO. Percepatan tersebut terutama dalam hal memenuhi persyaratan hukum dan mengembangkan strategi dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses sertifikasi. Pelibatan pemerintah daerah sangat penting untuk mempromosikan penerapan standar minyak sawit berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, mengatakan pendekatan yurisdiksi merupakan upaya baik yang dapat dilakukan. Melalui pendekatan ini peran pemerintah juga menjadi lebih besar dalam kolaborasi bersama khususnya pemerintah daerah yang memiliki sawit. 

“Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk perbaikan tata kelola sawit melalui kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Inpres No. 6 tahun 2019. Sehingga kami melihat kebijakan ini dapat bersinergis dengan kerja-kerja yang didorong melalui pendekatan yurisdiksi dalam meraih cita-cita berkelanjutan,” kata Rambo, Selasa, 29 November 2022.

Hal lainnya yang Sawit Watch soroti adalah terkait mekanisme pengaduan di RSPO. Menurut Spesialis Buruh di Sawit Watch, Zidane, mekanisme pengaduan RSPO ini menjadi salah satu media dalam penyelesaian kasus, namun sayangnya masih banyak kasus yang belum diselesaikan. 

“Jika hal ini terus terjadi maka berpeluang menyebabkan banyak pihak yang akan kehilangan kepercayaan terhadap prosedur ini. Oleh karena itu, jika RSPO ingin prosedur penyelesaian kasus ini bisa diterima oleh para pihak, terutama bagi masyarakat korban kehadiran perkebunan sawit maka perlu adanya perbaikan-perbaikan,” terang Zidane.

“Hal yang perlu diperbaiki diantaranya, penting bagi RSPO untuk merumuskan timeline penyelesaian keluhan secara jelas dengan capaian yang terukur, meningkatkan kapasitas personalnya dalam memahami setiap keluhan, serta melakukan identifikasi keluhan dan monitoring implementasi kesepakatan dengan transparan. Selain itu RSPO juga, sangat penting memastikan para pihak mengikuti proses dan kesepakatan selama perundingan dengan baik,” papar Zidane. 

Kedua hal diatas, sejalan dengan tema besar yang diangkat dalam RT RSPO 2022 yaitu “Scaling Up The Sustainable Palm Oil Value Chain Through Collective Action.” Bahwasanya perlu adanya peningkatan peran para pemangku kepentingan termasuk RSPO sebagai salah satu mata rantai dalam industri sawit melalui aksi-aksi terstruktur dan konkret baik dalam tatanan kebijakan di internal RSPO maupun dalam sinerginya dengan kebijakan di nasional dan internasional.