(infosawit.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Beberapa pemilik delivery order (DO) tandan buah segar (TBS) di Rokan Hulu disinyalir per hari ini, Senin, 16 Mei 2022, sudah tidak menerima pengiriman TBS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Hal ini tentu saja berindikasi ke arah PKS yang akan menghentikan operasional pengolahan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Riau, Kelmi Amri, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota. Tak berhenti di situ, ia juga meminta agar segera ke Jakarta menemui Ketua DPR RI serta Presiden agar kondisi petani di daerah bisa disampaikan secara utuh.
"Kondisi ini mengerikan sekali, jadi tak bisa dibiarkan begitu saja. Ke depannya bisa berbahaya," katanya, Senin, 16 Mei 2022.
Menurutnya, sah-sah saja jika Presiden Jokowi marah kepada perusahaan yang nakal, namun itu bukan solusi yang bijak.
"Pelarangan ekspor secara keseluruhan itu bukan hal yang bijak. Karena dalam hitungan minggu saja seluruh tangki-tangki penampungan PKS penuh dan otomatis pengolahan akan berhenti," tutur Politikus Demokrat itu.
Baca Juga
"Kalau pengolahan berhenti maka TBS rakyat sudah tidak ada gunanya dipanen. Saya tahu karena masyarakat sudah menyampaikan aspirasi lewat WhatsApp bahwa hari ini beberapa pemilik DO sudah tidak melayani jual beli TBS," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto, mewanti-wanti jika ke depannya dampak kebijakan Presiden Jokowi soal larangan ekspor CPO semakin meluas. Seperti, katanya, petani tak cuma menerima harga TBS yang murah, juga sawit petani itu tak laku dijual.
"Karena otomatis yang punya pabrik sawit kan perkebunan, tentu mereka mengutamakan sawit sendiri daripada menerima sawit petani, kalau tanki timbunnya penuh. Nah ini akan jadi bencana bagi petani," tegas Sugianto.
Ia pun menganjurkan agar pemerintah mengalihfungsikan subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diterima perusahaan seperti Wilmar, kepada masyarakat.
"Misalnya masyarakat dibikinkan koperasi pabrik yang dikelola BUMD, dibuat tanki timbun. Itu bisa menstabilkan harga nasioanal, dikasih ruang untuk ekspor dan refinery juga. Petani bisa jadi swakelola. Subsidi itu juga bisa dialihkan ke pupuk petani. Entah itu subsidi harga atau pupuk gratis," pungkasnya.
